Gelora Berharap, Semua Pihak Tidak Memandang Perubahan Koalisi Seperti Menonton Drakor

Jakarta, desernews.com
Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta berharap, semua pihak agar tidak memandang koalisi partai politik (parpol) pengusung bakal calon presiden (Capres) 2024 tidak seperti menonton drama percintaan telenovela atau drama korea (drakor).

“Kalau dulu kita suka nonton telenovela, kalau sekarang drakor, kau datang dan pergi sesuka hatimu. Jadi kita mesti memandang koalisi ini tidak seperti menonton drama cinta dalam telenovela atau drama korea,” kata Anis Matta dalam keterangannya, di Jakarta.

Pernyataan itu disampaikan Anis Matta, dalam program Anis Matta Menjawab Episode #12 dengan tema “Mengapa Ada Perubahan Koalisi?” yang tayang di kanal YouTube Gelora TV.

Dalam program yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedi Miing Gumelar, Anis Matta menegaskan, jika memandang perubahan koalisi sekarang seperti drama cinta, maka ada pertemuan dan ada perpisahan.

“Sebab, jika kita memandanganya seperti drama cinta, nanti ada pertemuan, ada perpisahan, terus ada pengkhianatan. Ada yang pergi, dan ada yang ditinggalkan,” katanya.

Apabila semua orang memandang koalisi seperti drama cinta, maka akan ada penyebutan bahasa pengkhianatan, perselingkuhan, perceraian dan lain sebagainya.

Wakil Ketua DPR 2009-2013 ini menilai perubahan di dua koalisi, yakni di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), adalah peristiwa yang lumrah terjadi di dalam politik.

Anis Matta pun sudah memprediksi hal ini sebelumnya bakal terjadi, bahwa akan ada kejutan-kejutan di Pilpres 2024, dimana salah satu sumber kejutannya adalah pembentukan format koalisi yang ada sekarang.

“Nah, sekarang kita melihat kejutan-kejutan ini terus muncul, koalisinya terus berubah-ubah. Jadi sebenarnya kalau ada yang membentuk koalisi perubahan, itu hanya cita-cita.

“Tapi perubahan koalisi, itu fakta dan akan terus berubah tergantung realitas politik,” katanya.

Sehingga diperlukan alat baca untuk memahami perubahan koalisi ini, yang dilakukan para pemimpin politik atau ketua umum partai politik (parpol).

Partai Gelora, lanjutnya, punya kepentingan agar publik dapat memahami perubahan-perubahan yang terjadi dalam koalisi ini.

Menurut Anis Matta, ada dua pendekatan yang bisa menjadi tolok ukur dari perubahan koalisi ini, yakni pertama faktor sistem dan kedua faktor aktor, serta dilengkapi oleh faktor agama.

Faktor sistem dikarenakan Indonesia mengenal sistem multipartai, bukan dua partai. Apalagi di dalam pengusungan capres juga harus memenuhi ketentuan presidential treshold (PT) 20 persen.

“Dalam sistem kita sekarang itu, hanya ada satu partai yang bisa mencalonkan presiden seorang diri, sedangkan lainnya tidak cukup, sehingga harus koalisi. Tapi pada prinsipnya, antara parlementer dan presidensial, koalisi itu adalah keniscayaan,” jelasnya.

Perbedaannya, dalam parlementer, koalisi bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang kuat dan bisa bubar setiap saat apabila tidak ada kesepakatan lagi.

Sedangkan dalam sistem presidensial, berkoalisi hanya bertujuan untuk menetapkan capres dan calon wakil presiden (cawapres).

Jadi kita harus memandang, bahwa koalisi dalam sistem politik itu harus dibentuk sejak awal dan berubah-ubah terus, karena kondisinya memaksa begitu.

“Sistem multipartai ini, memaksa kita berkoalisi, dan kenapa PKB dan NasDem berkoalisi, ya karena cukup secara sistem,” katanya.

Anis Matta berpandangan, seluruh partai di parlemen saat ini, memiliki value atau nilai, karena memiliki kursi dan bisa menentukan arah koalisi, berbeda dengan Partai Gelora sebagai partai pendatang baru.

“Secara rasional, proses perubahan dalam format koalisi itu hal niscaya, itu fakta. Tapi kalau tidak ada treshold, maka setiap partai politik akan punya capresnya sendiri-sendiri,” kata Ketua Umum Partai Gelora, yang mendapatkan nomor urut 7 sebagai peserta Pemilu 2024

Sedangkan faktor aktor atau pelaku berperan untuk memaksa sistem tersebut berkoalisi, meski koalisi itu suatu keniscayaan. Hal itu bisa terjadi sebelum dan sesudah Pilpres.

Artinya, bahwa format koalisi itu sebenarnya adalah tabiat dari para aktor tersebut.

Hal ini dimulai dari penetapan capres hingga pembentukan pemerintahan. Pembentukan pemerintahan juga bukan untuk memenuhi keabsahan, tapi lebih pada pertimbangan politik dari si aktor atau pelaku.

Anis Matta mengungkapkan, bahwa aktor-aktor tersebut dapat memahami aturan dan memahami cara mencapai tujuan dengan baik, serta sangat rasional dalam menentukan pilihan-pilihan langkahnya.

Sehingga diharapkan, agar semua orang tidak memandang kejutan-kejutan yang terjadi dari perubahan koalisi ini, sebagai peristiwa luar biasa, tapi peristiwa biasa.

Sebab, para aktor itu tersebut, sebenarnya memiliki masalah tersendiri hingga membuat kejutan-kejutan dengan motif atau spesifik interest yang berbeda-beda.

“Tapi apakah dia benar-benar ingin menjadi presiden dan wakil presiden? Boleh jadi dia punya tujuan lain yang belum terungkap, yaitu berguna untuk perlindungan hukum misalnya, paling tidak sementara, kan bisa begitu,” katanya.

Namun, motif-motif tersebut, menurut Anis Matta, tetap tidak bisa dipahami, karena cara mencapainya sangat rasional. Hingga tindakan yang rasional itu, tampak seperti tidak rasional sama halnya dengan keinginan untuk menjadi capres, cawapres ataupun menteri.

Tetapi tindakan PKB dan NasDem itu rasional, ya cukup 20 persen seperti sistemnya. Makanya, saya respek dengan Pak Prabowo, mengatakan itulah demokrasi.

“Ada yang datang, ada yang pergi dan setelah dia pergi mungkin saja kembali lagi. Artinya, kita jangan baperan dalam berpolitik,” tandas Anis Matta.

Fenomena perubahan koalisi ini, sebenarnya sudah dijelaskan oleh Islam. Mengapa orang berperang dan mengapa orang bersekutu.

Contoh yang paling terang adalah Piagam Madinah, yang menjdi platform persekutuan kelompok-kelompok yang berbeda yang tinggal di tanah yang sama.

Jadi dalam negara demokrasi, kepentingan dan ideologinya bisa berbeda-beda, sehingga diperlukan persekutuan atau koalisi dalam perspektif agama. Jadi koalisi itu tidak hanya bergantung sistem, dan aktor saja, tapi juga niat aktor itu sendiri, dimana di dalam agama telah diatur.

“Lalu, seperti apa kesamaan ideologi dan kepentingannya, anda tentu sudah mendapatkan jawabannya sendiri. Karena koalisi perubahan itu hanya cita-cita, tapi fakta realitas politiknya adalah perubahan koalisi yang diatur aktor atau pelaku,” pungkas Anis Matta.

Prediksi Fahri Hamzah Setahun Lalu Terbukti, Koalisi Bubar Sebelum Dimulai Pendaftaran
Prediksi Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah setahun lalu, yang menganalisis kalau koalisi partai politik dan pencalonan presiden, tidak bisa dipastikan, dan bahkan bisa bubar, sampai pendaftaran resmi di buka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebut saja, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), pendukung Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon presiden (Capres) 2024, yang telah mengalami perpecahan alias bubar setelah salah satu partai pengusungnya, yakni Partai Demokrat angkat kaki dan menarik diri mencalonkan eks Gubernur DKI tersebut.

“Orang tdak percaya dengan omongan saya, hanya karena ada seseorang yang mencalonkan diri begitu dini, lalu dengan pencalonan itu dipakai untuk memaksa orang mendukung dia, baik parpol maupun basis-basis masa,” tegas Fahri Hamzah.

Diketahui bahwa KKP yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), resmi mengusung Anies sebagai Capres di Pemilu 2024.

Sayangnya, peta berubah karena Partai NasDem dan Anies meninggalkan dua partai peserta koalisinya dalam menentukan bakal calon wakil presiden (Cawaspres)-nya, yakni mengusung Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Sontak saja, manuver Partai NasDem yang dipimpin ketua umumnya Surya Paloh dan capres Anies itu, membuat Partai Demokrat besutan Susilo Bambang Yudhoyoho (SBY) meradang, dengan menegaskan keluar dari koalisi dan menarik dukungannya untuk Anies Baswedan.

Kekecewaan Partai Demokrat ini tentunya sangat beralasan, karena sebelumnya Anies melaui surat yang ditulisnya sendiri telah meminta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketum Partai Demokrat untuk bersedia mendampinginya sebagai Cawapres di Pilpres 2024 nanti.

Oleh karena itu, lanjut Fahri Hamzah yang juga mantan Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 itu, mengatakan, bahwa omong kosong kalau koalisi dan pencalonan presiden sebelum dimulai pendaftaran akan berjalan lancar, khususnya diinternal koalisi.

Karena semua itu, adalah manuver yang motifnya bukan untuk pemenangan, tetapi untuk menaikkan posisi tawar, dan mengambil keuntungan jangka pendek sebelum pendaftaran resmi dilakukan.

Termasuk rekrutmen partai-partai dalam koalisi untuk mencukupi ‘tiket’ dan sebagianya. Itu semua omong kosong, termasuk kombinasi capres-cawapres yang diiming-imingi kepada ketua umum partai politik, itu semua omong kosong.

“Karena sekali lagi, pada akhirnya semua itu ditentukan tidak berbasis pada angka jumlah ‘tiket’,” katanya lagi.

Sebab menurut Fahri, kekacauan dari penerapan presidential threshold atau PT 20 persen yang dipaksakan ini, maka pertemuan partai dan koalisi-koalisi itu murni hanya untuk kepentingan sesaat, termasuk adalah kepentingan memenuhi ‘tiket’.

Dimana, kalau ada kawan baru yang memenuhi kepentingan ‘tiket’, sementara kawan lama terlalu banyak kepentingan dan keinginan, mereka bisa ditendang.

Atau kalau ada kemungkinan ‘tiket’ itu dikaitkan dengan komposisi jumlah kandidat dalam kombinasi, maka ada pihak yang bisa dikorbankan atau pada akhirnya kalau para pemberi biaya alias bohir-bohir tidak sepakat dengan kombinasi itu, maka kombinasi itu bisa dibubarkan.

“Jadi prediksi saya setahun lalu itu, murni karena saya membaca keseluruhan sistemnya. Itu sebabnya saya kecewa karena ada pemanfatan identitas di dalamnya, seperti pemanfaatan identitas agama, seolah-olah orang itu akan seterusnya berjuang sebagai kandidat Islam, karena tidak ada lagi seperti itu,” sebutnya.

Pemimpin itu, masih kata Fahri, seharusnya beradu gagasan, bukan klaim-klaim primordial yang dia halang sejak awal, yang memberikan keuntungan kepada kandidat itu dan juga pada partai pendukungnya yang bermetamorfosa untuk mendapatkan ceruk dari basis-basis yang selama ini tidak akrab dengan dia.

Anda tahu sendiri yang saya maksud. Tetapi intinya adalah kita sebagai rakyat pemilih jangan mau lagi dibohongi, ditipu-tipu oleh rekayasa para elite, untuk mengambil keuntungan bagi mereka pribadi.

“Tidak ada hubungannya dengan kepentingan dan perjuangan kita, itu hanya penggunaan simbol-simbol identitas saja. Saya kira harus dicermati dan kita baca secara cerdas untuk menyongsong Pemilu 2024 yang akan datang,” pungkas Caleg Partai Gelora Indonesia untuk daerah pemilihan atau Dapil Nusa Tenggara Barat I itu. (H. Suhartoyo/partaigelora.id)