Advertisement

Waketum MUI: Kebijakan Negara Sangat Sejahterakan 5.550 Pengusaha

Waketum MUI Anwar Abbas angkat bicara soal kebijakan ekonomi pemerintah. Ia menyebut kebijakan memang sangat menyejahterakan, tapi untuk 5.550 pengusaha.

Jakarta, desernews.com
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas angkat suara soal kasus sengketa lahan di Rempang, Batam, Kepulauan Riau yang tengah mencuat akhir-akhir ini.

Menurutnya pemerintah saat ini memang sedang berusaha membangun. Namun, kebijakan pembangunan yang diambil tidak merata.

Pemerintah hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat kecil, menengah, dan atas.

“Yang menjadi pertanyaan, rakyat yang mana yang sudah disejahterakan? karena tidak bisa kita ingkari rakyat kita ini berlapis-lapis atau berkelas-kelas, yaitu lapis atas, tengah dan bawah,” kata Anwar dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Sabtu (16/9).

Kesejahteraan masyarakat Indonesia memang cukup baik. Namun tidak merata.

Kata Anwar mereka yang hidupnya sudah sangat sejahtera ada di kelompok pengusaha besar yang jumlahnya 0,01 persen dengan jumlah pelaku usaha sekitar 5.550 pelaku.

Kemudian, lapisan lainnya yang juga sudah sejahtera ada di kelompok usaha menengah yang besarnya sekitar 0,09 persen dengan jumlah pelaku sebesar 60.700. Terakhir, kelompok usaha kecil yang besarnya sekitar 1,22 persen dengan jumlah pelaku sekitar 783.132 pelaku.

“Sementara usaha mikro dan ultra mikro yang jumlahnya 98,68 persen dengan jumlah pelaku sekitar 63,4 juta pelaku, mereka tampak masih terseok-seok,” katanya.

Melihat perbedaan ini sangat jelas bahwa kebijakan yang diambil pemerintah bagus. Tapi tidak berlaku untuk semua pihak.

“Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tampak lebih banyak untuk membela dan melindungi usaha-usaha besar karena yang dikejar oleh pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi dan kurang kepada dimensi pemerataannya,” kata dia.

Oleh karena itu, Anwar menyebut masyarakat harus mengingatkan pemerintah soal kebijakan dan sistem ekonomi yang diterapkan saat ini sudah tidak sesuai bagi masyarakat.

“Jika ini terus berlanjut maka reformasi jilid dua rasa-rasanya hanya tinggal menunggu waktu dan kita tentu saja tidak mau hal itu terjadi karena cost atau biayanya sangat cukup tinggi,” katanya.(cnn/DN)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Harap nonaktifkan aplikasi AdBlock nya terlebih dahulu.. Terima Kasih