Verifikasi Lahan Baku Sawah 2026 Dimulai, Kantah Tebing Tinggi Ikuti Rapat Koordinasi
Tebing Tinggi, Desernews.com
Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tebing Tinggi melalui Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan mengikuti Rapat Verifikasi dan Validasi (Verval) Lahan Baku Sawah (LBS) Tahun 2026 yang digelar pada Selasa (23/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi langkah awal dalam mendukung pemutakhiran data lahan sawah di wilayah Pulau Sumatera.
Rapat koordinasi tersebut melibatkan sejumlah instansi terkait, antara lain Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi, Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta para penyuluh pertanian.
Pertemuan tersebut membahas metode pelaksanaan verifikasi dan validasi data Lahan Baku Sawah (LBS) Tahun 2026 yang menjadi bagian penting dalam penyempurnaan basis data pertanian nasional. Pemutakhiran data dilakukan untuk memastikan luas dan kondisi lahan sawah yang ada sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi menyampaikan bahwa sinergi antarinstansi menjadi faktor penting dalam menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui kegiatan verifikasi dan validasi ini, setiap instansi memiliki peran masing-masing dalam melakukan pengecekan, pengumpulan, serta pencocokan data di lapangan. Hasil dari proses tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Selain itu, data Lahan Baku Sawah yang akurat juga menjadi instrumen penting dalam upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengendalian alih fungsi lahan, serta perencanaan pembangunan daerah yang berbasis tata ruang.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antarinstansi dan menghasilkan mekanisme kerja yang efektif dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi Lahan Baku Sawah Tahun 2026, khususnya di wilayah Kota Tebing Tinggi.
Dengan adanya pemutakhiran data yang akurat dan terintegrasi, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang tepat sasaran guna mendukung ketahanan pangan nasional serta menjaga keberlanjutan lahan pertanian di masa mendatang. (BS/DN)
