Pendemo Goyang Pagar Kejatisu, Desak Usut Dugaan Korupsi Ketua DPRD Pakpak Bharat
Medan, dessernews.com
Kasus korupsi yang cukup marak akhir akhir ini di lingkungan kerja DPRD Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara terkait Anggaran Belanja dan Penyediaan Jasa di Sekretariat yang diduga melibatkan oknum Ketua DPRD Sonni P Berutu mulai bergulir kencang.
Setelah sebelumnya Dewan Pimpinan Nasional Forum Masyarakat Pemantau Negara (DPN Formapera) mengadukan kasus yang terindikasi merugikan negara miliaran rupiah ke Ditreskrimsus Poldasu, kini giliran Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Mahasiswa Pakpak Bharat (DPP PMPB) turut ambil bagian.
Sebagai bentuk kekecewaan sekaligus protes mereka terhadap dugaan pencurian uang negara di lingkungan kantor wakil rakyat Pakpak Bharat, puluhan massa PMPB melampiaskannya lewat unjukrasa ke kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) di Jalan Abd Haris Nasution, Medan, Kamis (27/8/2020).
Sejumlah spanduk dan poster berisi desakan terhadap pihak Kejatisu untuk segera menangkap Sonni P Berutu turut mewarnai aksi mereka.
Dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan di masa pandemi, para demonstran juga tampak menggelar mimbar bebas di depan pintu utama gedung Kejatisu yang tertutup pagar tinggi dan terlilit kawat berduri.
Dalam orasinya Jibril selaku Koordinator Aksi memberikan sejumlah point dugaan korupsi lewat praktik mark up dan indikasi fiktif yang turut menyeret nama Sonni, antara lain bahwa Tahun 20128 Sekretariat DPRD Pakpak Bharat telah menganggarkan kegiatan penyediaan peralatan perlengkapan kantor dengan pagu anggaran Rp 283 juta lebih dengan rincian belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat rumah tangga sebesar Rp180 juta, belanja modal peralatan mesin pengadaan komputer Rp 51,8 juta termasuk belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat studio.
Bahwa tahun 2018 Sekretariat DPRD Pakpak Bharat telah mengganggarkan kegiatan rapat-rapat koordinasi konsultasi dalam dan luar negeri dengan pagu anggaran Rp 573.382.000.
Kemudian belanja barang dan jasa serta belanja perjalanan dinas dengan rincian belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 82.100.000, belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 491.282.000.
Kemudian Tahun 2018 Sekretariat DPRD telah menganggarkan kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan pagu anggaran Rp 1.729.112.500.
Selanjutnya di tahun yang sama Sekretariat DPRD telah menggagarkan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan dengan pagu anggaran Rp 242.932.300. Rinciannya belanja bahan pakai habis Rp 15.432.300, belanja alat alat listrik dan elektronik (lampu pijar battery kering ) Rp 5.718.000, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp 9.718.000, belanja bahan/material Rp 30 juta, belanja bahan/bibit tanaman Rp 30 juta dan Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Rp 197.500.000.
Masih kata pengunjuk rasa Sekretariat DPRD Pakpak Bharat juga telah mengganggarkan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor dengan pagu anggaran Rp 570 juta dengan rincian belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Rp 550 juta, belanja Jasa Konstruksi Rp 20 juta yang didalamnya terdiri dari Belanja Jasa Kotruksi dan Perencanaan Rp 10 juta dan belanja jasa kontruksi pengawasan Rp10 juta.
Anggaran kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan pagu anggaran Rp 456.766.000, terdiri dari belanja oengganti suku cadang Rp 59. 004.000, belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas Rp 287.440.000, Belanja perawatan kenderaan bermotor lainnya Rp 110.322.000.
Sedang pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan pagu anggaran Rp 392.500.000 di dalamnya terdiri dari Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Rp 62 juta, belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Rp178.500.000, belanja Pakaian Dinas Resmi (PDR) Rp 62 juta, belanja pakaian kerja Rp 30 juta, Belanja pakaian khusus hari hari tertentu/batik tradisional Rp 60 juta.
Untuk anggaran kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan pagu anggaran Rp 308 juta, belanja perjalanan dinas Rp119 juta, Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Rp 189 juta.
Anggaran kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan pagu anggaran Rp 5.246.760.900. Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD keluar daerah dengan pagu anggaran Rp 1.968.040.000
Masih di tahun 2018 Sekretariat DPRD Pakpak Bharat telah menganggarkan kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah senilai Rp 1.408.740.000 meliputi, Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp115.100.000, belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 1.2293.640.000.
“Atas apa yang telah kami beberkan, jelas bahwa saudara Sonni P Berutu selaku Ketua DPRD Pakpak Bharat serta pihak lainya sebagai pengguna anggaran dalam hal ini termasuk Sekretaris DPRD Pakpak Bharat diduga terlibat dan turut serta dalam dugaan korupsi anggaran Sekretariat DPRD tahun anggaran 2018 dalam beberapa program kegiatan seperti yang kami rangkumkan tadi,” teriaknya
Karena itu, sambung Jibril, tidak ada alasan jaksa untuk tidak memproses kasus yang kembali mencoreng wajah Pakpak Bharat.
“Tangkap Sonni, tangkap Sonni,” teriak mahasiswa. Meski aksi ini turut dikawal aparat kepolisian, situasi sempat memanas karena tidak satupun perwakilan pihak kejaksaan yang menerima kehadiran demonstran, meski mereka sudah menggelar aksi sekitar satu jam.
Pagar gedung Kejatisu pun menjadi sasaran. Pagar berbahan besi padu yang sebelumnya berdiri tegak, terlihat miring setelah digoyang-goyang mahasiswa.
“Ingat, jika tidak ada yang menampung aspirasi kami, PMPB akan kembali datang dengan jumlah massa lebih besar,” ancam mereka.
Akhirnya, untuk mengendalikan situasi yang nyaris tak terkendali, 3 orang delegasi PMPB diperkenankan masuk ke dalam gedung Kejatisu. Usai menyerahkan aspirasi, massa pun membubarkan diri.(03/DN)
