Kantah Tebing Tinggi Terima Kunjungan Kanwil BPN Sumut, Bahas Evaluasi dan Perencanaan BMN
Tebing Tinggi, Desernews.com
Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tebing Tinggi menerima kunjungan kerja dari Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara pada Selasa, 3 Maret 2026.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) sekaligus koordinasi terkait pengelolaan Barang Milik Negara serta perencanaan anggaran di lingkungan kantor pertanahan.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi ini menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola administrasi dan pengelolaan aset negara agar lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam pertemuan tersebut, tim dari Kanwil BPN Sumatera Utara bersama jajaran Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi membahas sejumlah agenda penting. Di antaranya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), yang menjadi dasar perencanaan kebutuhan aset dan sarana pendukung kerja pada tahun anggaran mendatang.
Selain itu, pertemuan juga membahas koordinasi terkait penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA). Pembahasan ini dilakukan untuk memastikan setiap perencanaan anggaran dapat disusun secara tepat, akuntabel, dan selaras dengan kebutuhan operasional serta program kerja di lingkungan kantor pertanahan.
Melalui kegiatan monitoring dan koordinasi ini, diharapkan proses perencanaan kebutuhan barang dan pengelolaan aset negara dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, setiap satuan kerja di lingkungan BPN, termasuk Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi, dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran serta sarana pendukung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kunjungan kerja ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara dengan Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan dan aset negara.
Melalui koordinasi yang baik, diharapkan seluruh proses perencanaan dan pengelolaan Barang Milik Negara dapat berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Di akhir kegiatan, kedua pihak menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi dan anggaran agar mendukung kinerja organisasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan. (Red/BS/DN)
