Belawan, desernews.com
Diduga PT M melakukan penyerobotan terhadap tanah milik warga Lingkungan 12, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan. Tuduhan ini memicu aksi penolakan warga terhadap puluhan petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dikawal Sat Brimob Polda Sumut dan Polres Pelabuhan Belawan, Kamis (23/1/2025).
Warga menghadang petugas yang hendak mengukur dan menentukan titik koordinat tanah seluas 56.300 m² yang diklaim oleh PT M. Selain tanah warga, PT M juga mengklaim lahan yang digunakan oleh sekolah Muhammadiyah sebagai milik mereka. Penolakan warga semakin kuat karena saat itu proses belajar mengajar di sekolah sedang berlangsung.
Situasi sempat memanas ketika warga meminta petugas BPN menunjukkan dokumen kepemilikan PT M atas tanah tersebut, namun dokumen tersebut tidak dapat diperlihatkan. Akibatnya, proses pengukuran terpaksa ditunda, dan petugas memilih mundur dari lokasi.
Warga Desak Penanganan Mafia Tanah
H. Samsul Bahri, salah satu warga yang mengaku memiliki tanah seluas 3.022 m², meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas mafia tanah dan menyeret oknum pejabat yang terlibat.
“Saya membeli tanah ini tahun 2004-2005. Pada 2013, saya digugat oleh PT M yang mengklaim tanah saya berdasarkan sertifikat nomor 15. Mereka menyebut tanah itu berada di Jalan Bebas Hambatan Desa Belawan II, sementara tanah saya berada di Jalan Pelabuhan I, Kelurahan Belawan Bahari,” ujar H. Samsul.
Ia mempertanyakan perubahan alamat lokasi tanah yang dinilai tidak sesuai prosedur. “Perubahan ini seharusnya disertai Perda atau Pergub sebagai dasar hukumnya,” tegasnya.
Muhammadiyah Tolak Kehadiran Petugas
Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Belawan, H. Saiful Famar, juga menolak kedatangan petugas BPN dan aparat kepolisian ke sekolah Muhammadiyah tanpa persetujuan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
“Mereka harus berkoordinasi dengan Muhammadiyah Pusat. Berdasarkan Anggaran Dasar Muhammadiyah, seluruh keuangan dan kekayaan organisasi adalah milik Pimpinan Muhammadiyah,” jelas H. Saiful.
Kedatangan petugas ke kompleks sekolah tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan siswa yang sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar.
Kasus ini menambah deretan permasalahan agraria di Belawan, di mana warga dan institusi pendidikan menjadi korban dari konflik lahan yang melibatkan perusahaan besar. (Tim)
