Medan, desernews.com
Sikap Meneg BUMN cenderung bungkam, dalam menyikapi setiap permasalahan di BUMN yang disampaikan kepadanya, khususnya terkait kondisi perkebunan dan nasib para pensiunan karyawan PTPN dan sepertinya lebih cenderung dan fokus menyikapi soal PSSI, membuat Ketua Umum DPN FKPPN Drs. H. N. Serta Ginting meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera mencopot Erick Thohir dari Kabinet Merah Putih.
Dewan Pimpinan Nasional Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (DPN FKPPN), mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto, dalam memerangi korupsi di tanah air. FKPPN berharap komitmen tersebut segera dijalankan, dengan turut menindak tegas dan mencopot siapa saja, khususnya orang nomor satu di kementerian, yang dinilai bertanggungjawab dalam memimpin lembaga tersebut.
“Salah satunya adalah Kementerian BUMN yang saat ini gencar menjadi sorotan. Sehingga kita harapkan, kepada Bapak Presiden Prabowo segera mencopot orang nomor satu di kementerian tersebut, dengan menempatkan sosok baru lebih kompeten dan kapabel serta punya semangat, dalam mendukung program Asta Cita Bapak Presiden,” kata Ketua Umum DPN FKPPN, Drs H. N. Serta Ginting dalam siaran persnya di Medan, Selasa (25/3/2025).
Serta Ginting mengemukakan itu, menyikapi pemberitaan ramai menyoroti persoalan di tubuh BUMN, mulai dari dugaan korupsi di tubuh PT. Pertamina hingga PTPN Holding, yang terkesan dianaktirikan khususnya aspirasi para purnakarya atau pensiunan PTPN.
Untuk itu, FKPPN mendesak Presiden Prabowo, agar secepatnya mencopot Menteri BUMN Erick Thohir dari jabatannya, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas carut marutnya kondisi sejumlah BUMN.
“Apalagi menurut pengamatan FKPPN, Erick Thohir tidak pernah fokus dalam memperhatikan nasib Karyawan BUMN khususnya PTPN-III Holding Perkebunan Nusantara,” papar Ginting.
Khususnya para karyawan atau pensiunan PTPN, selama ini hidupnya memprihatinkan, begitu pensiun menjadi warga miskin, karena hanya menerima gaji pensiunan lima ratus ribu, bahkan ada yang seratus ribu rupiah. “Berkali-kali kami (FKPPN) sampaikan ke kementerian BUMN, tapi tidak mendapat tanggapan dari Bapak Erick Thohir, ” kata H. Serta Ginting.
Selain itu, Komisaris Utama Zulkifli Zaini, disebut-sebut berlatar belakang dari PLN, diyakini kurang faham dan peduli terhadap kondisi dan nasib karyawan perkebunan, termasuk kondisi tanaman dan infrastruktur serta pabrik yang ada di perkebunan,” sebutnya.
Untuk itu, Serta Ginting mengharapkan kepada Presiden Prabowo Subianto, agar membuktikan komitmennya dalam pemberantasan korupsi demi perbaikan BUMN yang lebih baik, dengan mencopot Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. FKPPN menilai, PTPN merupakan salah satu BUMN, saat ini semakin babak belur di bawah kepemimpinannya.
Lebih lanjut, Serta Ginting menyoroti kinerja Kementerian BUMN, yang dinilai gagal dalam membina dan mengawasi proses bisnis perusahaan pelat merah. Ia menilai bahwa fungsi pengawasan terhadap kinerja direksi terkait Key Performance Indicator (KPI) seolah terabaikan.
Menurutnya, sikap Erick Thohir cenderung bungkam dalam menyikapi setiap permasalahan di BUMN yang disampaikan padanya, khususnya kondisi dan nasib para pensiunan karyawan PTPN. Sebab, lanjut Serta Ginting, Erick Thohir sepertinya lebih cenderung dan fokus menyikapi soal PSSI.
“Nasib para karyawan dan pensiunan, saat ini makin menurun kesejahteraannya, selain itu lahan perkebunan banyak berpindah tangan, diambil alih atau digarap oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab. Padahal, jika lahan-lahan tersebut disikapi serius oleh pihak kementerian, diyakini asset BUMN bisa diselamatkan,” ujar Serta Ginting yang juga mantan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.
“Saat ini, lahan perkebunan diduga banyak digarap oleh pihak tidak bertanggungjawab, dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok/golongan. Hal ini sepertinya, Meneg BUMN tidak mendukung program Asta Cita Presiden. Jika kondisi pengambilalihan lahan perkebunan bisa dihempang kementerian BUMN, maka akan banyak rakyat khususnya karyawan dan pensiunan yang bisa terselamatkan nasibnya,” ungkap Serta Ginting.
_Hak Purnakarya Diabaikan_
Yang sangat mengharu-birukan perasaan Ketua Umum DPN FKPPN Drs. H. N. Serta Ginting, adalah sudah 5 tahun belum terselesaikannya pembayaran hak-hak purnakarya Ex. PTPN II, VIII, IX dan XIV, seperti Santunan Hari Tua, Uang Jubelium, Uang Cuti, Uang Kemalangan,Uang Pindah Rumah dan Uang Beras. “Meneg BUMN Erick Thohir harus segera bayar hak-hak pensiunan Ex PTPN,” tegas Serta Ginting.
5000 an Pensiunan Ex. PTPN VIII saat ini menjerit, menanti pembayaran hak-hak nya yang sudah 5 tahun di nanti-nanti, berkisar Rp. 500 Milyar. “Kami sudah lelah menunggu dan menunggu, Uang SHT dan lainnya dibayarkan. Tolong Pak Presiden Prabowo, bayarlah hak-hak kami dengan tuntas, tidak di cicil-cicil. Kalau dicicil-cicil, sampai kapan uang Rp. 500 milyar siap dibayar tuntas,” ungkap beberapa purnakarya Ex. PTPN VIII dengan nada memelas penuh haru.
Kabar terbaru diperoleh Wartawan Dessernews.com, Minggu (30/3/2025), hasil komunikasi dan lobi DPW FKPPN Jabar-Banten dengan Region Head PTPN I Supportingco Regional 2 Jawa Barat, menghasilkan, hal-hak sebagai berikut :
Dalam waktu dekat (sebelum lebaran), akan ada pembayaran SHT untuk pensiunan tahun 2020 sampai bulan Maret 2025, sebesar Rp 57,7 milyar, terdiri dari :
1. SHT Pensiunan yang telah meninggal dunia bulan April 2021 sampai bulan Maret 2025, sebesar Rp 15,9 milyar.
2. SHT yang pensiun bulan Agustus 2020 sampai bulan Maret 2025, sebesar 14% dengan nilai Rp 41,8 milyar.
“Semoga progres yang besar ini, bisa mempercepat penyelesaian pembayaran hak-hak Purnakarya, khususnya SHT,” ucap pengurus DPW FKPPN Jabar-Banten. (Sty/DN)
