Medan, dessernews.com
Wakil Menteri Tenaga Kerja RI Ir. H. Afriansyah Noor membuka secara resmi Kongres I Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (FKPPN) se-Indonesia, bertempat di Hotel Saka Jln. Gagak Hitam Ringroad, Medan, Senin (30/10).
Hadir dalam acara tersebut, Direktur SDM Holding PTPN III H. Seger Budiarjo, Anggota DPD RI H. M. Nuh, Mantan Gubsu DR. H. T. Erry Nuradi, Dirut Dapenbun Edwin Sinaga, Ketua Spbun PTPN III Hj. Rina Tanjung, SP dan Kabiro Direksi PTPN III Medan H. Dani Dian Surya Hasibuan, SP.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Ir. H. Afriansyah Noor dalam sambutannya mengatakan, pihaknya sangat mensupport keberadaan FKPPN saat ini, dalam upaya memperjuangkan kepentingan purnakarya.
Selama 1 thn 6 bln menjabat Wamen, dirinya berupaya sebanyak-banyaknya menyerap aspirasi pekerja dan purnakarya, demi kesejahteraan keluarganya.
Mengenai perkembangan perkebunan di Indonesia, Wamen menyampaikan kondisinya saat ini sangat belum menggembirakan.
Wamen mencontohkan beberapa perkebunan besar di Negara Malaysia.
Perusahaan perkebunan disana, bisa berkembang cukup baik, selain fokus pada pengembangan usaha pokok, perusahaan juga menjalankan anak perusahaan dengan aneka usahanya, yang juga maju berkembang.
“Sehingga mereka bisa mensejahterakan pekerjanya” ucap Wakil Mennaker.
Sementara, kita perkebunan besar, tapi susah berkembangnya. Masih banyak PTPN yang belum memenuhi kewajiban membayar iuran pensiun ke Dapenbun. “Hutang PTPN ke Dapenbun cukup besar,” papar Wamen.
Seharusnya, saat ini bapak ibu sudah menikmati sisa hidup dengan tenang, tidak lagi berjuang seperti ini, enak-enak seharusnya dirumah.
Tapi karena kesejahteraan pensiunan saat ini masih jauh dari yang diharapkan, akhirnya bapak ibu terpaksa harus tetap berjuang demi tercapainya kesejahteraan dan dibayarkannya hak-hak yang lain.
Pada bagian lain sambutannya, Wakil Menteri Naker berpesan kepada FKPPN, agar di tahun politik ini, bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif.
“Mudah-mudahan, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada Pemilu mendatang,” ungkap Wamen.
Sebelumnya, Ketua Panpel Kongres I FKPPN M. Jamil Sipayung, SH, MH menyampaikan, Peserta Kongres I berasal dari DPW FKPPN Provinsi Aceh, Sumut, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Lampung, DKI Jakarta, Jabar-Banten, Jateng, Sulsel dan Papua Barat.
Sementara itu, Direktur SDM PTPN III Holding Seger Budiarjo dalam sambutannya mengatakan, Dirut PTPN III Holding M. Abdul Gani berhalangan hadir pada acara ini, karena kebetulan lagi ada pembahasan pembukaan food estate di Merauke, juga membahas hasil Survei pembukaan lahan Tebu di Merauke.
Dikatakan Seger, ketidak-hadiran Dirut, diharapkan tidak mengurangi makna dari acara ini. Pihaknya tetap berusaha menyikapi aspirasi yang disampaikan purnakarya.
Pada bagian lain sambutannya, Seger Budiarjo menceritakan Perjalanan 3 thn FKPPN.
Diawalnya, kata Seger, kita sering bertengkar dan beda pendapat dengan Ketum FKPPN Bang Serta Ginting, namun setelahnya, setelah adanya pemahaman masing-masing pihak, akhirnya kita bisa nyambung, karena kita juga ciptakan prinsip keterbukaan.
Berkaitan dengan pensiunan dan dana pensiun, masih ada beberapa PTPN yang belum memenuhi kewajibannya terhadap purnakarya.
Untuk mengatasi itu, PTPN III Holding berupaya mendorong PTPN untuk menyelesaikan kewajibannya, seperti membayar SHT dan iuran Dapenbun.
Dijelaskan Seger, Road Map Dapenbun telah disusun, hasil dari riview beberapa pihak, seperti BPKP. Hutang PTPN ke Dapenbun cukup besar.
Pemerintah telah menugaskan BPKP, untuk memeriksa PTPN dan ditemukan masih banyak yang menunggak. “20 perusahaan masih menunggak ke dapenbun,” jelas Seger Budiarjo.
Juga dijelaskan Seger, tentang rencana transformasi perubahan PTPN menjadi 3 (tiga) sub Holding sempat terlambat, karena adanya masalah lahan 100.000 ha, namun sekarang telah selesai.
Subholding yang akan diluncurkan yaitu Palmco, Supportingco dan
Sugarco.
Dengan terbentuknya sub Holding, diharapkan utang antar PTPN bisa dilebur, sehingga tidak menjadi utang yang berkepanjangan, karena tidak adanya kemampuan PTPN dibawah Holding untuk menyelesaikannya.
“Dapenbun harus disehatkan lebih dahulu, yaitu semua PTPN yg masih berutang bisa menyelesaikannya,sehingga manfaat pensiun bisa ditingkatkan,” papar Seger.
Sedang Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantata (FKPPN) Drs. H. N. Serta Ginting dalam pidato sambutannya, menyampaikan terimakasih atas kehadiran Bapak Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Ir. H. Afriansyah Noor pada acara Kongres I ini, sekaligus membukanya secara resmi.
“Terimakasih pak Wamen dan bapak-bapak yang lain telah bisa hadir. Cuma kami sangat menyayangkan, ketidakhadiran Dirut PTPN III Holding M. Abdul Gani dan tidak hadir seperti ini sudah kesekian kalinya. Selalu saja berhalangan,” ungkap H. N. Serta Ginting.
Dikatakan Ketum FKPPN, keberadaan Forum ini adalah untuk memperjuangkan hak-hak pensiunan perkebunan, yang sampai saat ini masih banyak belum dipenuhi perusahaan. Misal, SHT, peningkatan gaji pensiun dan lainnya,” papar Ginting.
Bapak Wamen, kata Ketum Ginting, sebetulnya tak perlu ada Forum ini, kalau perusahaan sadar dan taat atas kewajibannya.
Tapi, karena banyak kewajiban perusahaan kepada pensiunan belum dipenuhi, seperti Pembayaran Santunan Hari Tua di PTPN I, II, VIII dan beberapa PTPN yang lainya serta Realisasi pembayaran gaji pensiun sesuai PHDP 2013 di PTPN III, yang sampai saat ini belum dilaksanakan pembayarannya.
“Maka dari itu kami ada disini dan siap memperjuangkannya, sampai kapanpun,” tegas H. N. Serta Ginting.
“Sangat sedih, masih ada Pensiunan yang menerima gaji tidak sampai Rp. 100.000,” ucap Haji Ginting dengan nada prihatin.
Usai acara pembukaan, dilanjutkan dengan acara Kongres untuk memilih dan menyusun kepengurusan DPN FKPPN Priode 2023-2026.
“Sebelum Kongres dimulai, Koperasi FKPPN Produsen Purna Jaya, terlebih dahulu melakukan RAT,” kata Ketua Koperasi Paijo Karyodiwiryo.
Penulis : H. Suhartoyo
