Batu Bara, desernews.com
Pengurus Besar Gerakan Pemuda Mahasiswa Peduli Indonesia (PB GPMPI), berunjuk rasa menuntut janji-janji politik Bupati Batubara Zahir sewaktu kampanye pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2018.
“Kami mendesak Bupati Batubara Zahir, untuk segera membuktikan janji-janji politiknya sewaktu kampanye Pilkada tahun 2018 lalu,” ungkap Koordinator aksi Budi Muhammad saat orasi di depan Kantor Bupati Batubara, Selasa (4/10).
Ia menyampaikan, beberapa janji-janji politiknya, antara lain akan memberikan Kartu Batubara Sehat, menambah jumlah ambulans satu unit setiap desa, meningkatkan SDM anak nelayan, memberikan asuransi nelayan dan memberikan jaminan sosial tenaga kerja.
Selain itu, meminta kepada Bupati Batubara untuk segera melaksanakan Perda No.05 Tahun 2017 ayat (1) terkait penempatan kerja lokal yang sampai hari ini kami menilai tidak terlaksana dengan baik. Kemudian, meminta kepada Bupati Batubara agar segera berkantor di kantor bupati, bukan berkantor di rumah dinas, sehingga masyarakat sulit untuk menemui Bupati Batubara dalam menyampaikan aspirasi.
“Bupati berjanji akan membuka lapangan pekerjaan untuk anak nelayan. Namun, kami selaku anak nelayan tidak pernah mendapat perhatian dan bupati tidak membuka lapangan pekerjaan untuk kami, memberdayakan kami di perusahaan perkebunan atau PT lainnya di Kabupaten Batubara,” ujarnya.
Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Batubara, Rusian Heri, mengatakan bahwa Kartu Batubara Sehat, pemerintah sudah menganggarkan hampir Rp15 miliar. Tak hanya itu, pemerintah juga telah membantu biaya untuk masyarakat kurang mampu dan bagi ibu melahirkan secara gratis melalui Jampersal.
Sedangkan untuk ambulans, katanya, perlu diketahui bersama bahwa Indonesia sedang dilanda pandemi Covid-19 dan seluruh anggaran mengalami refocusing, sehingga berpengaruh pada APBD Kabupaten Batubara.
Mengenai peningkatan SDM, hari ini dua putra terbaik anak nelayan asal Tanjung Tiram disekolahkan secara gratis di sekolah tinggi perikanan Jakarta.
Untuk asuransi nelayan, melalui Dinas Perikanan dan Kelautan telah menyalurkan 2.000 asuransi untuk nelayan di Kabupaten Batubara. Walaupun yang diberikan belum maksimal, tetapi Pemerintah Kabupaten Batubara berkomitmen untuk dapat meningkatkan jumlah penerima pada tahun mendatang.
“Batubara belum memiliki kantor bupati yang definitif. Namun demikian, bupati sering datang ke kantor yang berada di Limapuluh. Beberapa kegiatan, pembahasan dan rapat masih sering dilakukan di kantor sini. Doa kita bersama, semoga pembangunan kantor bupati dapat segera terealisasi,” ujarnya. (wol/DN)
