Jakarta, desernews.com
Peretas atau hacker yang menyebut diri sebagai Bjorka kembali mengunggah data milik pemerintah Indonesia. Bjorka mengklaim telah membobol data Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan total 679.180 data.
Dari data yang disebutkan bocor tersebut adalah surat atau dokumen dari Badan Intelijen Negara (BIN) dengan label rahasia.
Informasi bocornya data milik Presiden ini disampaikan oleh akun Twitter ini pada Jumat (9/9/2022).
“[PERINGATAN] Transaksi Surat dan Dokumen kepada Presiden Indonesia 679K dibocorkan ke deep web oleh aktor jahat ‘Bjorka’,” terjemahan tulisan pengunggah.
Dalam tangkapan layar yang diunggah, tampak lambang Kepresidenan RI dengan keterangan “Presiden Republik Indonesia”.
Tangkapan layar tersebut berisi informasi bahwa ada total 679.180 dokumen berukuran 189 MB tanpa kompres dan 40 MB dalam kondisi kompres.
Hingga Sabtu (10/9/2022) siang, unggahan tersebut disukai lebih dari 14.900 pengguna dan 5.806 lainnya membagikan ulang ke lini masa mereka.
Lalu, bagaimana tanggapan BIN mengenai klaim kebocoran dokumen presiden?
Tanggapan BIN
Juru Bicara BIN Wawan Hari Purwanto menegaskan, informasi bocornya data berupa dokumen Presiden Jokowi di media sosial tersebut tidaklah benar.
“Hoax itu,” ujar dia saat dikonfirmasi, Sabtu (10/9/2022).
Menurut Wawan, dokumen BIN saat ini aman terkendali dan terenskripsi secara berlapis.
“Dan semua dokumen pakai samaran,” kata dia.
Hal tersebut, jelas Wawan, juga berlaku pada dokumen yang dikirim kepada presiden. Bahkan, dokumen untuk presiden dilengkapi dengan kripto atau sandi yang berubah setiap saat.
“Apalagi jika itu surat atau dokumen ke Presiden, selalu dilakukan melalui kripto (sandi), dan kripto setiap saat diubah. Jadi dokumen BIN ke Presiden tidak bocor,” terang Wawan.
Untuk itu, ia pun memastikan, dokumen berlabel rahasia yang diperuntukkan bagi presiden tetap aman dan tidak bocor.
Bjorka klaim sebarkan data kartu SIM hingga KPU
Sebelumnya, Bjorka mengklaim membocorkan 1,3 miliar data registrasi kartu SIM.
1,3 miliar data tersebut diunggah oleh akun Bjorka di Breached Forums pada 31 Agustus 2022. Data memuat nomor telepon, identitas pengguna berupa nomor induk kependudukan (NIK), nama operator seluler, serta tanggal registrasi nomor HP terkait.
Kementerian Kominfo, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, serta operator seluler membantah adanya kebocoran data tersebut bersumber dari mereka.
Sementara pada Selasa (6/9/2022) sore, akun Bjorka kembali mengunggah 105 juta data penduduk Indonesia di Breached Forums.
Bjorka mengklaim, data sebesar 4 GB tanpa kompres tersebut bersumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menanggapi dugaan kebocoran data KPU, Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon pun membantah bahwa data yang diunggah bersumber dari mereka.(kmp/DN)
