PTPN Group Raih Laba Rp 14, 9 Triliun, Ribuan Pensiunan Ex PTPN II, VIII, IX, XIV Tuntut Haknya dan Siap Demo

Medan, desernews.com
Ditengah ketidak pastian penyelesaian pembayaran hak-hak pensiunan Karyawan Ex. PTPN II, VIII, IX dan XIV, Direktur Utama PTPN Group Holding Perkebunan Mohammad Abdul Ghani, lagi-lagi pamer keberhasilan capaian laba dalam kurun waktu 4 tahun.

Mumpung PTPN Group untung besar, Ribuan Pensiunan Karyawan Ex. PTPN II, VIII, IX dan XIV menuntut, agar hak-hak nya segera dibayarkan sekaligus, tidak seperti selama ini ada yang sistem cicil, seperti di Ex. PTPN VIII Jabar-Banten.

Hak-hak pensiunan karyawan Ex. PTPN VIII yang belum dibayarkan, mencapai sekitar Rp. 400-500 milyar dan sudah 5 tahun belum diselesaikan, namun hanya dicicil sekitar Rp. 5 milyaran perbulan, sesuai kesepakatan pihak PTPN Holding di wakili Head Regional dengan Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (FKPPN).

“Inikan sudah tak masuk akal, kapan lunasnya. Padahal hak mereka, belum dibayarkan sudah hampir 5 tahun. Pensiunan harus gunakan berbagai macam cara, supaya hak-hak nya segera dibayarkan. Kesepakatan FKPPN dengan Manajemen, soal pembayaran dengan sistem cicil agar ditinjau kembali, tapi hak-hak pensiunan harus segera dilunasi. Uang PTPN kan banyak, ” ungkap Ketua Umum KP2N H. Zulkifli Barus dengan nada geram.

Sementara itu, informasi diperoleh Wartawan Dessernews.com, terkait belum diselesaikannya secara tuntas, pembayaran hak-hak pensiunan karyawan Ex. PTPN IX, mereka telah membuat surat ke Meneg BUMN hingga Wakil Presiden. Demikian juga dengan pensiunan Ex. PTPN II, telah melayangkan surat ke Presiden RI Prabowo Subianto. “Kami akan melakukan long march ke DPR RI dan Istana pada Bulan April, menuntut hak kami diselesaikan pembayarannya,” cetus kalangan Purnakarya disana, enggan ditulis namanya.

Menurut keterangan pensiunan karyawan Ex. PTPN VIII, mereka sudah cukup nelangsa menunggu penyelesaian pembayaran hak-haknya, bahkan ada yang sudah menunggu 5 tahun. “Kami harap Dirut Holding segera membayarkan hak-hak kami yaitu Santunan Hari Tua, Uang Jubelium, Uang Cuti dan lainnya. Apalagi laba PTPN Holding cukup besar,” ucap beberapa pensiunan dengan nada lirih.

Menurut sumber dessernews.com yang enggan disebut namanya, Rabu (12/3/2025), hutang PTPN Grup kepada Pensiunan Karyawan Ex. PTPN II, VIII, IX dan XIV berkisar Rp. 500-Rp. 600 milyar. Hak-hak pensiunan yang belum dibayarkan perusahaan perkebunan, yaitu Santunan Hari Tua, Uang Jubelium, Uang Cuti, uang pengosongan rumah dinas, uang kemalangan dan lainnya. Untuk Ex. PTPN II masalah beras dan pengosongan rumah dinas dan lainnya.

Laba PTPN Holding Perkebunan 
Dalam kurun waktu 2021 hingga 2024, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Group berhasil mencatatkan laba sebesar Rp 14,9 triliun, melakukan pembayaran utang senilai Rp 20,4 triliun, serta memberikan kontribusi pajak sebesar Rp 13,8 triliun.

Keberhasilan ini merupakan hasil dari strategi restrukturisasi dan efisiensi yang telah diterapkan secara menyeluruh, dalam beberapa tahun terakhir. Ini juga menjadi kado perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-29 PTPN Group.

Direktur Utama PTPN III (Persero), Mohammad Abdul Ghani menegaskan, bahwa capaian ini merupakan bukti nyata dari efektivitas transformasi perusahaan.

“Kami telah melakukan perubahan mendasar dalam model bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, dan memanfaatkan teknologi digital untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Hasilnya, PTPN kini berada dalam posisi yang jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya,” ujarnya.

Sebagai bagian dari transformasi yang telah dijalankan, PTPN Group kini beroperasi dalam satu entitas holding yang membawahi tiga sub-holding utama, yaitu PalmCo, SugarCo, dan SupportingCo. Integrasi ini telah mendorong peningkatan efisiensi, mempercepat inovasi, serta membuka peluang ekspansi di tingkat global.

Dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Koordinator Nomor 21 Tahun 2022, PTPN Group mengambil peran penting dalam meningkatkan produksi pangan dan energi nasional.

Salah satu fokus utama adalah peningkatan produksi minyak goreng hingga tiga kali lipat untuk memenuhi kebutuhan domestik, serta peningkatan produksi gula nasional dari 768 ribu ton menjadi 1,79 juta ton pada tahun 2029.

Selain itu, perusahaan juga aktif dalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan target penanaman kembali 78 ribu hektar lahan sawit guna mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit di Indonesia. Program ini turut melibatkan 120 ribu petani dan keluarganya dalam revitalisasi lahan pertanian.

“Fokus kami bukan hanya pada produksi, tetapi juga pada kesejahteraan petani dan keberlanjutan industri. Melalui program PSR dan dukungan teknologi digital, kami ingin memastikan bahwa petani mendapatkan manfaat maksimal dari inisiatif ini,” tambah Ghani.

Sejalan dengan transformasi industri 4.0, PTPN Group telah mengadopsi berbagai inovasi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas. Sedangkan, dalam komitmennya terhadap ekonomi hijau, PTPN Group terus mengembangkan konsep ekonomi sirkular melalui pemanfaatan limbah pertanian menjadi energi terbarukan. Program ini berpotensi memberikan tambahan pendapatan hingga Rp 780 miliar per tahun dan menjadi langkah konkret dalam mendukung transisi energi hijau.

Upaya lain yang dilakukan termasuk pengembangan pabrik biodiesel dan Sustainable Aviation Fuel (SAF) yang ditargetkan beroperasi dalam beberapa tahun mendatang. Selain itu, proyek dekarbonisasi melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) di Sei Mangkei dan Pasir Mandoge semakin memperkuat kontribusi PTPN Group dalam pencapaian Net Zero Emission 2060.

“Kami menyadari bahwa keberlanjutan bukan hanya sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan. Oleh karena itu, kami terus berinvestasi dalam inisiatif ekonomi hijau yang tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat,” ujar Abdul Ghani.

Dalam visi jangka panjang, PTPN Group telah menetapkan strategi “PTPN Next 5G” yang mencakup lima pilar utama, yakni Go Green, Go Circular, Go Digital, Go Global, dan Go Beyond. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat upaya dekarbonisasi, optimalisasi teknologi digital, serta ekspansi ke pasar internasional.

Dengan strategi ini, PTPN Group menargetkan pertumbuhan berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan profitabilitas, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Direktur Utama PTPN III (Persero), Mohammad Abdul Ghani, menutup dengan optimisme terhadap masa depan PTPN Group.

“Kami bangga dengan pencapaian yang telah diraih dalam 29 tahun perjalanan ini. Dengan inovasi digital, penguatan ekonomi sirkular, dan ekspansi global, kami optimis PTPN Group akan semakin berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi nasional,” pungkasnya.

Sebagai perusahaan perkebunan terbesar di Indonesia, PTPN Group terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan ekonomi nasional. Dengan keberlanjutan sebagai fokus utama, perusahaan akan terus berinovasi dan beradaptasi agar tetap menjadi tulang punggung industri perkebunan di Indonesia.

Kenaikan Manfaat Pensiun
Selain masih banyaknya hak-hak pensiunan yang belum diselesaikan secara tuntas, para pensiunan perkebunan juga menuntut agar gajian pensiun/manfaat pensiun mereka dinaikkan.

Rendahnya gaji pensiunan karyawan Ex PTPN, disebabkan Perhitungan Dasar Pensiun (PhDP) mengacu pada tahun berbeda-beda, seperti ada tahun 2002, 2004, 2008 dan 2011, bukan sesuai dengan gaji dimana saat mereka jatuh pensiun. “Misalnya, pensiun Tahun 2025 harusnya PhDP sesuai gaji tahun 2025 juga, bukan 2002 atau 2011,” sebut Pak Zul, seorang pensiunan Ex. PTPN II.

Selain tahun dasar penetapan PhDP yang harus dirubah, beberapa pensiunan yang tergabung dalam organisasi pensiunan meminta, agar Dirut PTPN-III Holding Perkebunan (PTPN Group) Mohammad Abdul Ghani, menyelesaikan tunggakan pembayaran iuran pensiun ke Dapenbun, yang nilainya mencapai Rp. 1 Triliun.

“Uang PTPN banyak, kami minta, saat ini waktunya Dirut Holding Perkebunan Mohammad Abdul Ghani, segera menyelesaikan pembayaran hak-hak pensiunan serta hutang iuran pensiun ke Dapenbun secepatnya. Kalau tidak, kami akan demo besar-besaran ke DPR RI dan Istana Negara,” ucap para pensiunan dengan nada kesal.

Tri Dharma Perkebunan
Selain itu, para Karyawan Aktif dan Pensiunan juga saat ini, menggugat terkait dengan Semangat Tri Dharma Perkebunan.

Sejatinya, Peranan Perkebunan di Indonesia diarahkan kepada sasaran yang dituangkan pemerintah di dalam Tri Dharma Perkebunan yaitu :

1. Perkebunan sebagai sumber devisa negara;
2. Perkebunan sebagai lapangan kerja bagi masyarakat.
3. Perkebunan harus memelihara kesuburan dan pengawetan tanah.

Namun semangat Tri Dharma Perkebunan saat ini, bagai diacuhkan para petinggi Perkebunan di Jakarta. Lunturnya semangat Perkebunan ini, disebabkan saat ini, Kantor Direksi Perkebunan berada di Jakarta dan para direksinya, banyak yang berasal dari luar Perkebunan, seperti dari PLN, Perbankan, Penerbangan dan lainnya.

Sehingga mereka tidak pernah tau, apa dan bagaimana situasi lapangan di Perkebunan dan kondisi banyaknya pengangguran anak-anak karyawan dan masyarakat setempat.

“Mereka hanya mendapat laporan dari bawah, tanpa pernah melihat langsung kelapangan. Jadi diharapkan, Holding Perkebunan dikembalikan lagi seperti bentuk PTPN, yang Kantor Direksinya berada di Kebun, tidak di Jakarta yang membutuhkan biaya cukup besar,” sebut Ketua Umum Komunitas Peduli Perkebunan Negara (KP2N) yang juga mantan Anggota DPRD Kabupaten Deliserdang H. Zulkifli Barus didampingi Penasehat KP2N Drs. Aksi Bangun, saat bincang-bincang dengan Wartawan Dessernews.com, di Medan, Rabu (12/3/2025).(Penulis: H. Suhartoyo/DN)