Dr. Iskandar Muda Hasibuan: Pilpres 2029 Bukan Sekedar Pertarungan Elektabilitas, Melainkan Ujian Kepercayaan Publik

Banda Aceh, desernews.com
Dinamika politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 perlu dibaca lebih mendalam daripada sekadar perubahan angka elektabilitas. Pertarungan mendatang juga akan menguji kemampuan para tokoh politik dalam membangun kepercayaan publik, membuktikan kapasitas kepemimpinan, dan menerjemahkan komunikasi politik menjadi hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Dr. Iskandar Hasibuan kepada Media ini sambil menyeruput kopi pagi disudut Banda Aceh, Minggu 18 Oktober 2026.

Pandangan tersebut Menurut Dr
Tgk. H. Iskandar Muda Hasibuan, Doktor Komunikasi Politik dan mantan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Aceh tahun 2006, dalam analisisnya mengenai dinamika politik nasional menuju Pilpres 2029, hasil survei terbaru yang memperlihatkan perubahan dukungan terhadap sejumlah tokoh harus dibaca sebagai sinyal politik yang penting, tetapi tidak boleh disederhanakan menjadi ramalan kemenangan.

“Dalam perspektif komunikasi politik, kita harus membedakan antara popularitas, elektabilitas, kinerja, dan kepercayaan publik. Keempatnya saling berhubungan, tetapi tidak identik. Tokoh yang populer belum tentu memiliki dukungan politik yang stabil, sementara pejabat yang memiliki kekuasaan formal tetap harus membuktikan bahwa kewenangannya menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Survei Terbaru Menunjukkan Dinamika Persepsi Pemilih

Iskandar merujuk pada survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) periode 1–10 Oktober 2026 yang dilaporkan pada 17 Oktober. Dalam simulasi semi-terbuka terhadap 24 nama, Dedi Mulyadi memperoleh 35,5%, Anies Baswedan 10,3%, dan Prabowo Subianto 9,8%. Sebanyak 13,9% responden belum menentukan pilihan atau tidak memberikan jawaban.

Menurut Hasibuan, temuan tersebut menunjukkan adanya perubahan dalam peta persepsi pemilih yang perlu dianalisis secara serius. Namun, angka survei harus dipahami sesuai dengan metode, waktu pengumpulan data, dan bentuk pertanyaan yang digunakan.

“Angka survei adalah potret opini publik pada waktu tertentu, bukan keputusan final pemilih pada 2029. Kita tidak boleh menyimpulkan bahwa perubahan dukungan terhadap seorang tokoh otomatis berarti seluruh pemilihnya berpindah kepada tokoh lain. Untuk menyatakan demikian, kita membutuhkan bukti mengenai perpindahan preferensi pemilih,” jelasnya.

Ia menambahkan, analisis politik yang bertanggung jawab tidak berhenti pada penyebutan angka. Analisis harus menjelaskan konteks, kemungkinan mekanisme perubahan, serta batas kesimpulan yang dapat ditarik dari data.

Dedi Mulyadi dan Kekuatan Komunikasi Berbasis Kedekatan

Dalam membaca fenomena Dedi Mulyadi, Iskandar menyoroti pentingnya keterlihatan tokoh, kesederhanaan pesan, dan kedekatan isu dengan pengalaman sehari-hari masyarakat.

Dalam kajian komunikasi politik, fenomena ini berkaitan dengan political salience, yaitu tingkat kehadiran seorang tokoh atau isu dalam perhatian publik.

Pesan yang konkret, aktivitas yang mudah diamati, serta distribusi konten digital dapat memperkuat pengenalan publik terhadap seorang tokoh. Meski demikian, Iskandar mengingatkan bahwa popularitas digital tidak dapat dijadikan ukuran tunggal untuk mengukur dukungan nasional.

“Media sosial dapat memperbesar perhatian publik, tetapi perhatian tidak otomatis menjadi kepercayaan, dan kepercayaan belum tentu langsung menjadi dukungan elektoral. Pertanyaan akademis yang lebih penting adalah apakah keterlihatan tersebut dapat berkembang menjadi penerimaan yang lebih luas, kapasitas kepemimpinan, dan dukungan politik yang terorganisasi,” katanya.

Menurutnya, tantangan analitis terhadap Dedi adalah memahami sejauh mana popularitas personal dapat berkembang menjadi kredibilitas dan penerimaan di luar basis masyarakat yang telah terukur.

Prabowo dan Ujian Kinerja Pemerintahan

Berbeda dengan tokoh lain, Prabowo Subianto memiliki posisi sebagai presiden petahana dengan kewenangan formal dan tanggung jawab langsung atas penyelenggaraan pemerintahan.

Iskandar menilai, posisi kelembagaan merupakan faktor penting dalam politik, tetapi tidak dengan sendirinya menjamin tingkat kepercayaan publik. Masyarakat pada akhirnya menilai pemerintahan melalui kombinasi pengalaman sehari-hari, kondisi ekonomi, pelaksanaan program, serta konsistensi antara janji dan hasil.

Reuters melaporkan pada 16 Oktober 2026 bahwa tingkat persetujuan terhadap kinerja Prabowo berada di angka 44,5%. Angka tersebut merupakan penilaian terhadap kinerja presiden, bukan elektabilitas calon presiden.

“Dalam komunikasi politik, pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan pesan keberhasilan. Pemerintah harus mampu menunjukkan hasil yang dapat diverifikasi dan dirasakan masyarakat. Komunikasi yang baik harus berjalan bersama kinerja yang nyata, transparansi, dan akuntabilitas,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa penurunan persetujuan publik perlu ditelaah dengan memperhatikan berbagai faktor. Tanpa analisis lanjutan, tidak tepat mengaitkan perubahan tersebut dengan satu penyebab tunggal atau langsung menyimpulkan dampaknya terhadap hasil pemilu mendatang.

Anies Baswedan dan Tantangan Kredibilitas Gagasan

Sementara itu, Anies Baswedan dapat dianalisis melalui artikulasi gagasan, konsistensi argumentasi kebijakan, dan kemampuannya menawarkan alternatif terhadap persoalan publik.

Iskandar menjelaskan bahwa kekuatan narasi politik tidak hanya ditentukan oleh kemampuan berbicara atau menyampaikan kritik. Kredibilitas juga bergantung pada kualitas argumentasi, kesesuaian pesan dengan rekam jejak, kelayakan program, dan kemampuan membangun dukungan organisasi.

“Gagasan politik akan memiliki makna yang lebih kuat apabila dapat diterjemahkan menjadi program yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan. Kritik perlu disertai alternatif kebijakan, sedangkan janji harus disertai penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawabannya,” tuturnya.

Karena itu, menurutnya, analisis terhadap Anies perlu menempatkan kualitas gagasan, rekam jejak, penerimaan masyarakat, dan dukungan kelembagaan dalam satu kerangka penilaian yang utuh.

Tiga Dimensi untuk Membaca Pilpres 2029

Iskandar mengemukakan tiga dimensi yang perlu diperhatikan dalam membaca perkembangan politik menuju 2029.

Pertama, popularitas personal, yakni kemampuan seorang tokoh memperoleh perhatian, membangun pengenalan, dan menciptakan persepsi kedekatan dengan masyarakat.

Kedua, kapasitas kelembagaan dan kinerja, yang mencakup rekam pelaksanaan kebijakan, kemampuan membangun koalisi, dukungan organisasi politik, serta kapasitas menerjemahkan program menjadi hasil.

Ketiga, kepercayaan publik, yaitu keyakinan masyarakat bahwa seorang tokoh konsisten antara perkataan dan tindakan serta bersedia mempertanggungjawabkan keputusan dan hasil kebijakannya.

“Ketiga dimensi tersebut harus dibaca secara bersamaan. Popularitas tanpa kapasitas dapat kehilangan daya tahan. Kekuasaan tanpa kepercayaan dapat menghadapi persoalan legitimasi. Sementara itu, gagasan yang baik memerlukan organisasi dan dukungan politik agar dapat diterjemahkan menjadi kebijakan,” jelasnya.

Ia menambahkan, dinamika pencalonan, pembentukan koalisi, kondisi ekonomi, kinerja pemerintahan, dan perubahan isu publik masih akan memengaruhi perkembangan politik nasional.

Jangan Mengubah Survei Menjadi Ramalan Politik

Sebagai mantan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Aceh tahun 2006, Iskandar menekankan pentingnya membangun budaya politik yang menghargai data, ketelitian metodologis, dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Menurutnya, survei merupakan instrumen penting dalam demokrasi karena membantu memetakan opini publik. Namun, hasil survei harus dibaca sesuai dengan ruang lingkup pengukurannya dan tidak digunakan untuk membangun kesimpulan yang melampaui bukti.

“Analisis politik yang matang bukanlah kemampuan menebak siapa yang akan menang, melainkan kemampuan menjelaskan apa yang sedang berubah, faktor apa yang mungkin berpengaruh, bukti apa yang mendukung penjelasan tersebut, dan hal apa yang masih perlu diuji,” tegasnya.

Ia menilai bahwa menjelang Pilpres 2029, masyarakat membutuhkan diskursus politik yang lebih substantif, bukan semata-mata persaingan citra atau pertukaran klaim kemenangan.

“Pada akhirnya, demokrasi yang sehat membutuhkan pemimpin yang mampu menghubungkan komunikasi dengan kebijakan, kebijakan dengan hasil, serta hasil dengan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Popularitas dapat membuka jalan menuju kekuasaan, tetapi kepercayaan publik harus terus dibangun melalui konsistensi, kinerja, dan akuntabilitas,” tutup Iskandar.(T. Jamaluddin)