Pekanbaru, desernews.com
Dewan Pimpinan Nasional Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (DPN FKPPN) akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-2, tanggal 14 Mei 2025, bertempat di Aula Anggerek PTPN IV Palmco Regional 3 (Ex PTPN V), Jalan Rambutan, Kota Pekanbaru, Riau.
Ketua Umum DPN FKPPN Drs. H. N. Serta Ginting dalam keterangannya kepada Wartawan Desernews.com, Selasa Malam (13/5/2025) di Lobi Hotel Royal Asnof, Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru menyebutkan, Rapimnas diselenggarakan adalah untuk memenuhi amanah organisasi periodesasi kepengurusan Tahun 2024-2027, dalam menyerap aspirasi yang ditampung pengurus DPW dan DPD dari para pensiunan perkebunan di Indonesia, terkait dengan kesejahteraan pensiunan serta hal lain yang selalu muncul.
Lebih lanjut dijelaskan Serta Ginting, ada beberapa agenda penting yang akan dibahas dalam forum Rapimnas, diantaranya masalah penyelesaian pembayaran hak-hak pensiunan Ex PTPN II, VIII, IX, XIV dan kenaikan Manfaat/gaji pensiunan perkebunan yang sudah lama tak naik-naik serta pemberlakuan Perhitungan Hasil Dasar Pensiun (PHDP) di Ex. PTPN III (sekarang PTPN IV Palmco Regional 3) Medan, yang masih diberlakukan PHDP Tahun 2011, padahal sudah dirubah dan diperjanjikan dalam PKB yaitu ditetapkan PHDP Tahun 2013, namun sampai sekarang belum terealisasi serta adanya isu penghapusan uang beras untuk pensiunan Ex. PTPN III. “Hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian serius dari jajaran Direksi Holding, jangan dibawa dingin saja, agar tidak muncul ruak-riak keresahan para purnakarya,” papar Ginting.
Disamping itu juga, kata Ginting, Rapimnas II akan membahas tentang keberlanjutan program usaha Koperasi Produsen Purna Nusa Jaya (KPNJ), baik ditingkat pusat maupun wilayah, agar FKPPN bisa mandiri dalam membiayai operasional organisasi.
Kita juga akan bahas tentang keberlanjutan PTPN kedepannya, yang menurut pemerintah akan digabung dalam Danantara. Seperti diketahui, jelas Serta Ginting yang peduli dengan perkembangan PTPN dan nasib pensiunan perkebunan, juga pernah duduk di Kursi DPR RI 1 priode, DPRD Sumatera Utara 2 periode, DPRD Labuhan Batu 3 priode dan Ketua Umum Federasi SPBUN serta Ketua Umum KSPSI 1973, Danantara adalah Lembaga Negara dengan tugas sebagai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
Dikatakan Serta Ginting, Danantara adalah Lembaga dana investasi pemerintah, yang didirikan oleh pemerintah Indonesia secara langsung, berfungsi untuk mengonsolidasi dan mengoptimalisasi investasi pemerintah, guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. “Kita tidak masalah, jika PTPN tetap berdiri sendiri seperti sekarang ini atau bergabung dengan Danantara, tapi yang penting, pengelolanya yaitu para Direksi dan Komisarisnya berasal dari orang perkebunan sendiri,” jelas Ginting dengan nada tegas.
Bukan seperti sekarang ini, jelas Ginting, ada komisaris berasal dari PLN, Direksi dari Bank dan berbagai Institusi yang tidak ada kaitannya dengan perkebunan. Akhirnya manajemen perkebunan menjadi tidak karuan. “Biarlah mereka yang pernah terjun langsung mengurus perkebunan pakai sepatu both, dari mulai karyawan, asisten hingga manajemen puncak yang menanganinya seperti masa lalu,” ungkap Ginting dengan nada geram, sembari menyebutkan masak orang PLN dan perbankan bisa memegang posisi puncak tanpa pernah merasakan pahit getirnya mengelola perkebunan dari bawah yang punya kekhasan tersendiri, padahal hasilnya juga tidak lebih baik dari orang kebun jika diberi kepercayaan.
Sementara itu, Ketua Umum Komunitas Peduli Pensiunan Perkebunan Nusantara (KP3N) H. Zulkifli Barus ketika dihubungi secara terpisah via handphone, Selasa Malam (13/5/2025), terkait dengan kondisi manajemen perkebunan saat ini, sependapat dengan pemikiran Tokoh Perkebunan Nusantara yang sangat peduli dengan nasib Purnakarya yaitu Abangda H. N. Serta Ginting, terkait dengan banyaknya posisi Direksi dan Komisaris PTPN di duduki orang luar yang bukan berasal dari dunia perkebunan.
Secara gamblang, mereka pasti tidak faham dengan seluk beluk kondisi perkebunan, karena mereka bukan berasal dari habitat yang butuh pengenalan secara dini masalah tanaman, sumber daya alam, sumber daya manusia dan lainnya. “Lihat saja sekarang, banyak pertumbuhan tanaman yang kurang perawatan, jalan produksi hancur lebur juga jalan penghubung, infrastruktur seperti perumahan dan kondisi pondok, balai karyawan, sekolah madrasah, poliklinik tidak terawat, juga sarana olah raga ditumbuhi semak. Karena mereka tidak pernah turun gunung kelapangan, seperti mengadakan famili gathering dan sejenisnya. Mereka merasa nyaman berkantor di Jakarta, padahal sejak zaman Belanda, kantor Direksi perkebunan berada ditengah-tengah kebun, agar mereka merasa sehati dan sejiwa dengan alam perkebunan,” ungkap Barus merasa miris dan prihatin.
Ketua Panitia Rapimnas II M. Jamil Sipayung, SH, MH, dalam keterangannya menyampaikan, Rapimnas akan dibuka oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Ricky HS Tamba, SH. “Rapimnas II mengusung tema : Bersatu kita teguh, menggapai Purnakarya sejahtera,” terang Jamil, yang juga Ketua Harian DPN FKPPN.
Lebih lanjut dijelaskan M. Jamil Sipayung, SH, MH, Rapimnas II juga akan dihadiri Manajemen Holding PTPN III, Manajemen PTPN IV Palmco, Manajemen PT. Agrinas Palma Nusantara dan Pimpinan Puncak Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun).
Sedang peserta Rapimnas II berasal dari Ketua dan Pengurus DPW Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat-Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Papua Barat serta Riau sebagai tuan rumah. “Diperkirakan peserta mencapai 100 orang lebih,” ucap Jamil. (Sty/DN)
