Jakarta, desernews.com
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkap para buruh akan membawa tujuh poin tuntutan saat aksi memperingati Hari Buruh (Mayday) pada 1 Mei 2023. Salah satu poin ialah meminta pemerintah mencabut Omnibus Law UU No 6 Tahun 2023 tentang Ciptakerja.
“Cabut pula parliamentary threshold empat persen dan presidential threshold 20 persen. Karena dinilai membahayakan demokrasi,” sebut Said di Jakarta, Minggu, 30 April 2023.
Selain itu, buruh juga menuntut agar Rancangan Undang-Undang (RUU) DPR dan perlindungan pekerja rumah tangga disahkan. Dalam aksi esok, mereka juga akan menolak RUU Kesehatan; Reformasi Agraria; dan Kedaulatan Pangan, tolak Bank Tanah, tolak impor beras kedelai, dan lain-lain.
Bahkan soal pemilihan presiden (pilpres), organisasi pekerja itu mengharapkan agar dipilih capres yang pro buruh dan kelas pekerja. Mereka juga meminta agar outsourcing dihapus dan tolak upah murah (HOSTUM).
“Sebanyak 50.000 akan menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau Mayday di depan Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari Senin, 1 Mei 2023,” ujar
Said.
Said menerangkan peringatan Mayday dipusatkan di DKI Jakarta. Kelompok buruh yang akan unjuk rasa di antaranya berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), dan Serikat Petani Indonesia. Selain itu, peringatan Mayday juga diikuti berbagai organisasi pekerja.
“Aksi Mayday akan dimulai pukul 09.30 WIB sampai dengan 12.30 WIB dan digelar serempak di 38 provinsi di Indonesia,” jelas Said. (mc)
