Jakarta, Desernews.com
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat transformasi digital dengan memperluas implementasi layanan Peralihan Hak Atas Tanah secara elektronik. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, percepatan, dan transparansi dalam layanan pertanahan kepada masyarakat.
Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang (Kapusdatin), I Ketut Gede Ary Sucaya, menjelaskan bahwa kesiapan data dan infrastruktur digital menjadi kunci keberhasilan layanan ini.
“Hal paling penting adalah kesiapan dari kantor-kantor pertanahan. Pertama terkait dengan kualitas datanya, kedua kesiapan infrastrukturnya. Kita siapkan supaya pengguna layanan bisa mengakses sistem ini dengan lancar,” ujar Ketut Gede usai peluncuran layanan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Jumat (1/8/2025).
Hingga awal Agustus 2025, sebanyak 161 Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia telah mengimplementasikan layanan ini. Di wilayah DKI Jakarta, peluncuran terbaru mencakup empat Kantor Pertanahan, yakni Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur. Sebelumnya, layanan serupa telah terlebih dahulu diterapkan di Kantor Pertanahan Jakarta Pusat.
Dari sisi efisiensi, Kapusdatin menyebut bahwa sistem elektronik ini mampu memangkas waktu proses hingga lebih dari 30%, sekaligus memberikan keamanan berlapis dalam setiap transaksi. Seluruh tahapan proses — dari pembuatan akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) hingga penerbitan sertipikat — tercatat secara digital.
“Semuanya tercatat secara end-to-end dalam sistem informasi pertanahan. Ini menjamin akuntabilitas dan mengurangi celah penyimpangan,” tegasnya.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Alen Saputra, yang secara resmi membuka peluncuran, menyampaikan bahwa layanan elektronik ini akan memperkuat sinergi antara masyarakat, PPAT, dan BPN.
“Harapan saya, layanan ini mempermudah hubungan antara PPAT, masyarakat, dan Kementerian ATR/BPN. Karena layanan ini sangat berkaitan erat dengan PPAT, maka penting adanya sinergi. Tanpa sinergi, layanan ini sulit berjalan optimal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Alen menegaskan bahwa kolaborasi semua pihak akan mempercepat pelayanan dan meningkatkan kepercayaan publik.
“Tujuannya tentu agar pelayanan berjalan lebih cepat dan efisien. Semoga dengan layanan elektronik ini, kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian ATR/BPN semakin meningkat,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan peluncuran tersebut, Inspektur Wilayah IV ATR/BPN Agust Yulian, sejumlah pejabat administrator dari Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, serta Ketua Pengurus Wilayah IPPAT DKI Jakarta, Dewantari Handayani, beserta jajaran pengurus. (REL/BS/DN)
