Gn Meriah, desernews.com
Surat klarifikasi dugaan korupsi, KKN, gratifikasi penggunaaan ADD yang dilayangkan LSM Solidaritas Anak Negeri Pemantau Asset Negara Republik Indonesia (Sanpan RI) kepada Kepala Desa Simempar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Serdang, Wari Tarigan tidak berbalas.
Karenanya, Sanpan RI akan melayangkan surat keduanya. Surat pertama Sanpan RI bernomor 0508/DPP LSM-Sanpan RI/07/2021, tertanggal 19 Juli 2021 ditembuskan kepada Direktur Reskrimsus Polda Sumut Kombes CH Nababan lengkap dengan hasil monitoring LSM tersebut di Desa Simempar.
“Jika kades tidak menjawab juga surat klarifikasi kita maka akan kita lanjutkan ke Komisi Informasi Publik (KIP) Sumut di Jalan Bilal Medan serta Polda Sumut,”jelas Aspin Sitorus, Ketum LSM Sanpan RI, Kamis (19/8/21).
Menurut Aspin, pihaknya meminta keterbukaan kades dalam pengelolaan anggaran. Karena anggaran negara tidak bisa digunakan suka-suka.
“Kita akan kawal terus kasus dugaan korupsi Desa Simempar yang dilaporkan warga di sana kepada kita,”janji Aspin Sitorus.
Disebutkan warga, Dana Desa Simempar setiap tahun anggaran diduga telah terjadi mark up besar-besaran. Diantaranya makan tambahan Posyandu yang mencapai ratusan juta. Padahal warga di desa tersebut hanya 38 kepala keluarga dan berjumlah 119 jiwa.
Belum lagi bangunan fisik. Dalam anggaran dibikin ratusan juta namun di lapangan hanya dilaksanakan dengan bergotong royong.
Bahkan dana desa sebesar Rp 170 juta lebih dibangunkan 7 unit rumah warganya. Belum lagi tower WiFi yang menghabiskan biaya Rp 65 juta tidak bisa digunakan sama sekali bertahun lamanya.
Sejumlah warga Desa Simempar menduga dana-dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi oknum kades seperti menggelar pesta adat setahun 2 kali juga digunakan sebagai modal mencalonkan dirinya kembali sebagai kades untuk ketiga kalinya.
Kades Simempar, Wari Tarigan tidak banyak berkomentar.
“Tolong lih jangan ada musuh dalam selimut,”katanya melalui messenger.(03/DN)
