Prabowo Harus Batalkan Kenaikan PPN, Rocky Gerung: Rakyat Tidak Mampu Membayar Pajak Itu
Jakarta, desernews.com
Rocky Gerung menyoroti kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% sebagai langkah yang memberatkan rakyat dan mempertanyakan kemampuan pemerintahan Prabowo dalam memahami suara masyarakat.
Ia mengungkapkan bahwa kenaikan ini bukan sekadar masalah teknis persentase, tetapi menyentuh isu mendasar seperti daya beli rakyat yang kian tergerus.
“Pasti akan berlanjut tekanan terhadap pemerintahan Prabowo karena soal PPN 12% itu. Jadi, sebetulnya dari awal kita ingin memastikan, apakah pemerintah hari ini mampu untuk membaca daulat rakyat?” lugasnya dilansir dari youtube pribadinya.
Rocky menegaskan bahwa pajak seharusnya bersifat fleksibel, sehingga ketika daya bayar masyarakat rendah, kebijakan ini perlu dievaluasi atau bahkan dibatalkan.
Menekankan pentingnya membedakan legalitas dan legitimasi dalam kebijakan publik. Meski kenaikan PPN telah diundangkan pada rezim sebelumnya, tekanan publik terhadap pemerintah saat ini tidak bisa diabaikan.
Ia melihat bahwa legitimasi pemerintah akan diuji melalui responsnya terhadap tuntutan rakyat. Jika suara mayoritas merasa terbebani, maka pemerintah harus menunjukkan keberpihakan dengan menyesuaikan kebijakan yang ada.
Rocky Gerung menjelaskan bagaimana kenaikan 1% pada PPN berdampak luas pada ekonomi rakyat.
“Padahal sebetulnya itu bukan sekadar soal 11% ke 12%, tetapi soal daya beli rakyat, soal kemampuan untuk membayar pajak,” tegasnya.
Setiap barang yang dibeli dari kebutuhan dasar hingga barang pelengkap mengalami peningkatan harga akibat komponen pajak ini.
Bagi masyarakat kecil, ini berarti tambahan beban yang tidak ringan. Dalam pandangannya, protes masyarakat saat ini adalah wujud dari kedaulatan rakyat yang seharusnya dihormati oleh pemerintah.
“Itu kan pajak itu adalah hukum yang paling fleksibel. Jadi, kalaupun baru 2 hari lalu diputuskan, dan hari ini ternyata kemampuan membayar pajak itu tidak ada, ya harus dibatalkan, kan? Atau diberi keringanan, atau apa pun,” lanjutnya.
Rocky Gerung mengingatkan bahwa mendengarkan aspirasi rakyat lebih dari sekadar soal ekonomi, ini juga menyangkut bagaimana pemerintah menghargai suara masyarakat.
“Jadi, walaupun akan ada pemisahan bahwa ini rakyat besar, ini adalah pajak orang kaya, segala macam, oke itu urusan yang harusnya diselesaikan melalui kebijakan. Tetapi yang lebih utama adalah mendengarkan protes rakyat bahwa 11% ke 12% itu tinggi sekali,” lugasnya. (BB)
