Politik Dalam Prespektif Islam, Halal Atau Haram?

Banda Aceh, desernews.com
Politik sering kali dipandang sebagai sesuatu yang kotor, penuh kepentingan, perebutan kekuasaan, bahkan identik dengan korupsi, manipulasi, dan kebohongan. Tidak sedikit orang yang memilih menjauh dari politik karena menganggap politik bertentangan dengan nilai-nilai agama. Padahal, jika kita memahami ajaran Islam secara lebih mendalam, politik sesungguhnya memiliki tempat tersendiri dalam kehidupan seorang muslim. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (hablum minallah), tetapi juga mengatur hubungan antarmanusia (hablum minannas), termasuk bagaimana manusia mengelola kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal itu disampaikan oleh Ustazd Hermansyah Adnan , S. Ag, M. Sos,pada pengajian Rutin Sabtu subuh, 14 November 2026 di Mesjid Tgk Jakfar Hanafiah Kampus UNMUHA Banda.
Lebih lanjut Dosen UNMUHA itu menyampaikan,
Dalam khazanah keilmuan Islam, terdapat istilah Fiqh Siyasah, yaitu cabang ilmu fikih yang membahas tata kelola kehidupan masyarakat dan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Kata siyasah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna mengatur, mengurus, memimpin, mengendalikan, dan mengelola. Dengan demikian, Fiqh Siyasah dapat dipahami sebagai pemikiran dan aturan Islam mengenai kepemimpinan, pemerintahan, pengambilan keputusan, serta pengelolaan kepentingan masyarakat. Artinya, politik bukanlah sesuatu yang secara otomatis haram dalam Islam. Politik justru dapat menjadi sarana untuk memperjuangkan keadilan, menegakkan kebenaran, dan menghadirkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia.

Landasan penting mengenai tanggung jawab manusia dalam mengelola kehidupan dapat ditemukan dalam Al-Qur’an, tepatnya Surah Al-Baqarah ayat 30. Allah SWT berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.’”

Ketika Allah menyampaikan kehendak-Nya untuk menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, malaikat bertanya, apakah Engkau akan menjadikan makhluk yang berpotensi melakukan kerusakan dan menumpahkan darah di bumi, sementara kami senantiasa bertasbih dan menyucikan nama-Mu? Kemudian Allah menjawab:

إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Ayat ini memberikan pelajaran yang sangat mendalam bahwa manusia diciptakan dengan amanah dan tanggung jawab untuk mengelola kehidupan di muka bumi. Menjadi khalifah bukan sekadar memperoleh kedudukan atau kekuasaan, melainkan memiliki tanggung jawab untuk menjaga, membangun, memelihara, dan memakmurkan kehidupan sesuai dengan petunjuk Allah. Dalam konteks kehidupan sosial, tanggung jawab tersebut juga berkaitan dengan bagaimana manusia membangun sistem kehidupan yang adil, tertib, dan memberikan kemaslahatan bagi sesama.

Oleh karena itu, menjauhi politik secara keseluruhan bukanlah pilihan yang selalu tepat. Sebab, ketika orang-orang yang memiliki ilmu, integritas, kejujuran, dan kepedulian terhadap masyarakat justru meninggalkan ruang politik, maka ruang pengambilan keputusan berpotensi dikuasai oleh orang-orang yang tidak memiliki kapasitas dan tanggung jawab moral. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan bisa tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kekuasaan bahkan dapat berubah menjadi alat untuk memenuhi kepentingan pribadi dan kelompok. Maka, umat Islam seharusnya tidak alergi terhadap politik. Orang-orang baik dan berintegritas justru perlu mengambil bagian dalam mengatur kehidupan bersama agar kekuasaan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.

Namun, persoalan politik juga tidak sesederhana memenangkan suara terbanyak. Dalam sistem demokrasi, kuantitas suara menjadi salah satu dasar untuk menentukan siapa yang berhak memimpin. Demokrasi memberikan ruang kepada masyarakat untuk menentukan pemimpinnya. Akan tetapi, muncul pertanyaan mendasar: apakah orang yang memperoleh suara terbanyak pasti merupakan orang yang paling layak memimpin? Inilah salah satu persoalan yang perlu direnungkan. Ketika demokrasi hanya berorientasi pada jumlah suara tanpa mempertimbangkan kualitas, integritas, dan kemampuan calon pemimpin, maka berbagai cara dapat dilakukan untuk memperoleh kekuasaan. Politik uang, manipulasi informasi, penyebaran fitnah, dan pembusukan karakter lawan politik menjadi ancaman bagi kehidupan demokrasi.

Islam sesungguhnya memiliki prinsip pengambilan keputusan melalui musyawarah. Allah SWT berfirman dalam Surah Asy-Syura ayat 38: “Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.”

Ayat ini mengajarkan bahwa urusan bersama harus diselesaikan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, demokrasi dan musyawarah tidak harus dipertentangkan. Demokrasi dapat menjadi salah satu mekanisme untuk menjalankan prinsip musyawarah, selama tetap dilandasi keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab.

Dalam tradisi politik Islam dikenal pula konsep Ahlul Halli wal Aqdi, yaitu kelompok orang yang memiliki keahlian, kapasitas, integritas, dan kebijaksanaan untuk mempertimbangkan serta menetapkan keputusan penting bagi umat, termasuk persoalan kepemimpinan. Secara bahasa, ahlul berarti orang-orang yang memiliki keahlian, halli berarti melepaskan atau menguraikan suatu persoalan, sedangkan aqdi berarti mengikat atau menetapkan keputusan. Dengan demikian, Ahlul Halli wal Aqdi merupakan orang-orang yang memiliki kapasitas untuk mempertimbangkan dan menentukan siapa yang pantas menjadi pemimpin.

Salah satu contoh historis yang sering dikaitkan dengan prinsip tersebut dapat ditemukan pada masa Umar bin Khattab. Menjelang wafatnya, Umar menunjuk enam orang sahabat untuk bermusyawarah menentukan khalifah berikutnya. Melalui proses musyawarah tersebut, akhirnya Utsman bin Affan terpilih menjadi khalifah. Peristiwa ini memberikan pelajaran bahwa persoalan kepemimpinan tidak semestinya hanya didasarkan pada popularitas atau ambisi seseorang, tetapi harus mempertimbangkan kemampuan, integritas, pengalaman, dan kelayakannya dalam menjalankan amanah.

Dalam Fiqh Siyasah, jabatan merupakan amanah yang tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang harus dikejar demi kepentingan pribadi. Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada Abdurrahman bin Samurah agar tidak meminta jabatan kepemimpinan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda:
يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ
Artinya: “Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta jabatan kepemimpinan.”

Hadis tersebut mengingatkan bahwa jabatan bukanlah sesuatu yang pantas dikejar karena ambisi kekuasaan. Jabatan memiliki tanggung jawab besar yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Rasulullah juga pernah mengatakan kepada Abu Dzar bahwa dirinya memiliki kelemahan untuk memikul suatu jabatan dan bahwa jabatan merupakan amanah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pesan pentingnya adalah tidak semua orang yang menginginkan jabatan memiliki kemampuan untuk menjalankannya. Kepemimpinan harus diberikan kepada orang yang memiliki kompetensi dan integritas.

Allah SWT juga menegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 58:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.”

Ayat ini sangat relevan dalam kehidupan politik. Jabatan harus diserahkan kepada orang yang benar-benar memiliki kemampuan dan kelayakan. Jangan sampai jabatan diberikan hanya karena hubungan keluarga, kedekatan kelompok, kepentingan politik, atau transaksi kekuasaan. Sebab, ketika amanah diberikan kepada orang yang tidak memiliki kemampuan, maka kerusakan dalam pengelolaan kehidupan masyarakat dapat terjadi.

Meskipun politik pada dasarnya dapat menjadi sarana kebaikan, Islam dengan tegas melarang berbagai praktik yang menghalalkan segala cara demi mendapatkan kekuasaan. Salah satunya adalah suap atau politik uang. Membeli suara, menyuap penyelenggara pemilu, dan memberikan imbalan untuk memengaruhi keputusan secara tidak benar merupakan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda:
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ
Artinya: “Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Hadis ini menunjukkan betapa seriusnya larangan suap dalam Islam. Politik uang bukan sekadar persoalan pelanggaran aturan pemilu, tetapi juga persoalan moral dan agama. Ketika suara rakyat dapat dibeli dengan uang, maka hak masyarakat untuk menentukan pemimpin yang terbaik telah dirusak. Kekuasaan yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak benar berpotensi melahirkan kepemimpinan yang tidak amanah.

Praktik lain yang juga dilarang dalam politik adalah gibah, fitnah, dan pembusukan karakter. Dalam kehidupan politik modern, hal ini sering dilakukan melalui kelompok pendukung atau buzzer yang sengaja menyebarkan informasi negatif, membuka aib, bahkan membuat berita bohong untuk menjatuhkan lawan politik. Islam tentu membolehkan kritik terhadap kebijakan dan perilaku seorang pemimpin apabila didasarkan pada fakta dan bertujuan memperbaiki keadaan. Namun, menyebarkan kebohongan, tuduhan tanpa bukti, serta merusak kehormatan seseorang merupakan perbuatan yang dilarang.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Hujurat ayat 12:
وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain.”

Allah juga mengingatkan dalam Surah Al-Hujurat ayat 6 agar orang-orang beriman memeriksa kebenaran suatu berita sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Pesan ini sangat relevan dengan kehidupan politik saat ini, terutama ketika media sosial sering dijadikan alat untuk menyebarkan fitnah, propaganda, dan manipulasi informasi. Politik seharusnya menjadi ruang adu gagasan, program, dan kemampuan, bukan tempat saling menghancurkan kehormatan manusia.

Selain itu, Islam juga mengingatkan tentang bahaya pujian yang berlebihan. Dalam dunia politik, sering kali seorang calon pemimpin dipuji sedemikian rupa oleh para pendukungnya sehingga seolah-olah tidak memiliki kekurangan. Bahkan, pujian terkadang tidak lagi didasarkan pada kenyataan, melainkan digunakan untuk membangun popularitas dan menciptakan citra yang menyesatkan masyarakat.

Rasulullah SAW bersabda:
إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ
Artinya: “Apabila kalian melihat orang-orang yang berlebihan dalam memuji, maka taburkanlah debu ke wajah mereka.” (HR. Muslim).

Hadis ini merupakan peringatan terhadap orang-orang yang menjadikan pujian sebagai sarana mencari keuntungan atau menyesatkan orang lain. Bukan berarti setiap pujian dilarang, sebab menghargai prestasi dan mengakui kebaikan seseorang merupakan hal yang diperbolehkan. Namun, pujian yang berlebihan, menjilat, berdusta, dan sengaja membangun citra palsu demi kepentingan politik merupakan perilaku yang harus dihindari. Masyarakat harus mampu membedakan antara pemimpin yang benar-benar bekerja dengan pemimpin yang hanya dibangun popularitas dan pencitraannya.

Pada akhirnya, politik dalam perspektif Islam harus berlandaskan amanah, keadilan, musyawarah, kompetensi, kejujuran, dan kemaslahatan. Politik bukan semata-mata tentang bagaimana memenangkan pemilihan, memperoleh jabatan, atau mempertahankan kekuasaan. Lebih dari itu, politik adalah tentang bagaimana kekuasaan digunakan untuk melindungi masyarakat, memperjuangkan hak-hak rakyat, mengurangi ketidakadilan, dan menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Rasulullah SAW bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini mengingatkan bahwa kepemimpinan bukan hanya milik presiden, gubernur, bupati, atau pejabat negara. Setiap manusia memiliki tanggung jawab kepemimpinan sesuai dengan peran dan kedudukannya masing-masing. Setiap kekuasaan mengandung tanggung jawab, dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT.

Dari seluruh pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa politik tidak dapat secara mutlak dihukumi halal atau haram. Hukum politik bergantung pada niat, tujuan, cara, dan dampak yang ditimbulkannya. Politik dapat bernilai ibadah apabila digunakan untuk memperjuangkan keadilan, melindungi hak masyarakat, dan menghadirkan kemaslahatan. Sebaliknya, politik menjadi haram apabila dijalankan melalui suap, fitnah, kebohongan, manipulasi, kezaliman, dan pengkhianatan terhadap amanah.

Jangan sampai orang-orang baik meninggalkan politik karena menganggap politik itu kotor. Sebab, ketika orang-orang baik meninggalkan politik, mereka justru memberikan kesempatan kepada orang-orang yang tidak baik untuk mengatur kehidupan bersama.

Politik membutuhkan orang-orang yang berilmu, tetapi ilmu saja tidak cukup. Politik membutuhkan keberanian, tetapi keberanian saja tidak cukup. Politik membutuhkan manusia yang memiliki integritas, kejujuran, ketakwaan, dan kepedulian terhadap sesama.

Pada akhirnya, bukan politiknya yang harus kita jauhi, melainkan praktik politik yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kekuasaan tanpa moralitas akan melahirkan kezaliman, sedangkan kekuasaan yang dijalankan dengan amanah dapat menjadi jalan untuk menghadirkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

Sebab, politik yang baik bukanlah politik yang hanya mampu memenangkan kekuasaan, melainkan politik yang mampu menghadirkan kebaikan bagi kehidupan. (T. Jamaluddin)