Pj Gubsu Pastikan Dana Hibah Pilkada Telah Terealisasikan 100 Persen
Medan, desernews.com
Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni memastikan Pemprov Sumut telah merealisasikan 100 persen dana hibah untuk pilkada serentak 2024. Agus juga menyampaikan bahwa pihaknya telah siap untuk mensukseskan pesta rakyat tersebut.
“Tentu kami siap mendukung pelaksanaan Pilkada untuk sama-sama menyukseskan pemilihan pemimpin bangsa kita,” kata Fatoni saat Rakor Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 wilayah Sumatera di Medan, Selasa (9/7/2024).
Agus menyampaikan Pemprov Sumut telah mengalokasikan dana hibah tersebut, di antaranya kepada KPU sebesar Rp 705 miliar, Bawaslu Rp 223 miliar, Polri Rp 49 miliar dan TNI sebesar Rp 22 miliar.
“Dan untuk Kabupaten/Kota di Sumut, secara keseluruhan rata-rata sudah merealisasikan NPHD atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memuji kinerja Agus Fatoni. Dia juga memastikan bahwa NPHD Pemprov Sumut, baik itu KPU, Bawaslu, TNI dan Polri telah 100 persen terealisasi.
“Ini Pak Pj Gubernurnya (Fatoni) hebat, untuk KPU beres, Bawaslu beres, untuk TNI beres, Polri juga beres, tepuk tangan untuk ini,” kata Mendagri.
Tito mengatakan tugas pemerintah khususnya Pemda dalam pilkada serentak adalah menyiapkan anggaran, agar pilkada serentak terlaksana dengan sukses. Selain itu, Pemda juga diminta untuk membantu fasilitasi keperluan lainnya seperti gudang, kantor ataupun distribusi logistik.
“Provinsi Sumut merupakan wilayah dengan jumlah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) tertinggi di Sumatera, yaitu 11 juta jiwa. Kami meminta Pemda setempat untuk terus mendorong partisipasi pemilih di daerah masing-masing,” ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto meminta kepala daerah se-Pulau Sumatera, TNI, Polri dan unsur masyarakat untuk bersinergi menyukseskan pilkada serentak. Dia berharap stabilitas politik hukum dan keamanan perlu dijaga sebaik mungkin.
Hadi juga menegaskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada. Di antaranya, menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, menjamin ketersediaan anggaran, menjamin hal pilih masyarakat, serta membentuk badan adhoc dan fasilitasi lainnya.
Tak ketinggalan, Hadi juga meminta Pemda untuk menghindari tumpang tindih wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Pemda juga diminta untuk meningkatkan peran Forkopimda dalam menjaga stabilitas hukum dan politik dan keamanan.
“Kita juga perlu melakukan pembinaan dan menjaga kerukunan antar-suku dan umat beragama,” kata Hadi.(dtk/DN)
