Mahasiswa Abdya: Jangan Bangun Stigma “Ugal-Ugalan” Tanpa Data, Kritik Harus Berbasis Fakta
Banda Aceh, desernews.com
Mahasiswa Aceh Barat Daya, Defril, menanggapi berbagai opini yang berkembang terkait pemerintahan baru Kabupaten Aceh Barat Daya, khususnya narasi yang mengingatkan Bupati Safaruddin agar tidak “ugal-ugalan” dalam mengelola APBK. Hal itu disampaikan oleh Defril Mahasiswa Universitas Abulyatama Banda Aceh dari Abdiya, kepada wartawan, Selasa 30 Juni 2026.
Menurut Defril, kritik merupakan hak setiap warga negara dan menjadi bagian penting dalam demokrasi. Namun, kritik harus dibangun berdasarkan data dan fakta, bukan sekadar asumsi yang dapat menggiring opini publik.
“Kita menghormati setiap kritik. Tapi Kita kurang sepakat jika sejak awal pemerintahan sudah diberi stigma ‘ugal-ugalan’. Istilah itu bukan kalimat biasa. Kalau memang ada penyimpangan, mari tunjukkan datanya. Jangan membangun opini lebih dulu baru mencari pembenarannya,” ujar Defril di Banda Aceh,
Lebih lanjut April panggilan dikalangan Mahasiswa menjelaskan bahwa pengelolaan APBK tidak dilakukan secara sepihak. Seluruh proses harus melalui tahapan perencanaan, pembahasan bersama DPRK, evaluasi pemerintah, hingga pengawasan Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Mengelola APBK bukan semudah membuat unggahan di media sosial. Ada aturan, mekanisme, dan lembaga pengawas yang memastikan setiap anggaran digunakan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Defril menilai mahasiswa harus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif. Pemerintah wajib dikritik jika terbukti menyimpang, tetapi tidak seharusnya dihakimi sebelum ada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau memang ada satu saja pos APBK yang bermasalah, tunjukkan datanya dan kita kawal bersama sesuai mekanisme yang berlaku. Tapi kalau hanya mengandalkan asumsi, jangan mudah memberi cap ‘ugal-ugalan’ yang justru menyesatkan masyarakat,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Defril mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kualitas demokrasi di Aceh Barat Daya dengan mengedepankan data, objektivitas, dan tanggung jawab dalam menyampaikan kritik.
“Mahasiswa bukan oposisi permanen, tetapi penjaga akal sehat. Kritik harus tetap hidup, namun jangan sampai berubah menjadi stigma yang mengaburkan fakta. Abdya membutuhkan pengawasan yang cerdas, bukan penghakiman yang terburu-buru,” pungkasnya. (T. Jamaluddin)
