Lubuk Pakam, desernews.com
Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Deli Serdang memandang pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2027 sebagai momentum penting untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak dan perlindungan anak.
LPA mengapresiasi sejumlah capaian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang, termasuk peningkatan predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) dari kategori Madya pada 2024 menjadi Nindya pada 2025.
Ketua LPA Kabupaten Deli Serdang, Junaidi Malik, mengatakan capaian tersebut menunjukkan adanya komitmen dan kerja sama lintas sektor yang patut dihargai. Namun, penghargaan tidak boleh menjadi tujuan akhir, melainkan harus menjadi pijakan untuk memperluas manfaat pembangunan bagi anak.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan yang berpihak kepada anak harus dapat dilihat dari terpenuhinya hak-hak anak, meningkatnya keselamatan, serta terjaminnya perlindungan hingga ke tingkat desa.
Junaidi menyebutkan, sejumlah capaian sektoral juga layak diapresiasi. Berdasarkan Profil Anak Deli Serdang 2023, tercatat sebanyak 1.792 Sekolah Ramah Anak berdasarkan pendataan hingga 2022. Selain itu, terdapat 199 Forum Anak yang telah terbentuk di tingkat kecamatan dan desa.
“LPA juga mengapresiasi upaya pelayanan pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang dalam laporan kinerja Dinas P3AP2KB tahun 2024 mencatat realisasi penyelesaian pengaduan sebesar 100 persen dari target 100 persen,” ujar Junaidi Malik, Rabu (11/11/2026).
Meski demikian, ia menilai capaian tersebut perlu diikuti pembaruan data dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan, perlindungan korban, serta keberlanjutan penanganan kasus.
Menurutnya, banyaknya lembaga yang terbentuk maupun laporan pengaduan yang diselesaikan harus disertai bukti bahwa anak benar-benar merasa aman, didengar, dan memperoleh perlindungan yang layak.
Pada sektor kesehatan, LPA turut mengapresiasi berbagai inovasi Dinas Kesehatan dalam penanganan stunting, di antaranya Kelas Balita Stunting, Si Nande Bundaku, dan Simamak.
Dinas Kesehatan juga mempublikasikan hasil pengukuran lokal tahun 2024 yang mencatat angka stunting sebesar 0,31 persen atau sebanyak 385 balita. Meski demikian, LPA menilai data tersebut perlu terus diperbarui dengan memperhatikan metode pengukuran agar menjadi dasar kebijakan yang tepat.
Di sisi lain, dokumen Rencana Kerja (Renja) 2026 masih mengidentifikasi sejumlah kendala, seperti belum optimalnya kerja sama dengan sekolah dalam pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar, keterbatasan waktu tenaga kesehatan, serta belum maksimalnya dukungan pihak sekolah.
Karena itu, LPA mendorong penguatan pelayanan kesehatan berbasis sekolah dan Puskesmas, deteksi dini tumbuh kembang anak, pemenuhan gizi, pemeriksaan kesehatan berkala, serta tindak lanjut dan rujukan bagi anak yang membutuhkan penanganan khusus.
Sementara pada sektor pendidikan, LPA mengapresiasi pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) Kabupaten Deli Serdang pada 29 Juni 2026 sebagai langkah kelembagaan untuk memperkuat perlindungan anak di lingkungan pendidikan.
LPA juga mengapresiasi terbitnya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 248 Tahun 2026 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanggulangan Bencana Banjir pada Satuan Pendidikan yang ditetapkan pada 31 Maret 2026.
Namun, Junaidi menegaskan, kebijakan tersebut harus diwujudkan melalui pelaksanaan nyata di lapangan. Pokja BSAN diharapkan aktif melakukan pemantauan sekolah, memfasilitasi pengaduan, melindungi korban, serta mengoordinasikan layanan rujukan.
Selain itu, penguatan pendidikan inklusif, layanan konseling, dan pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan juga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
LPA berharap berbagai capaian dan evaluasi tersebut menjadi pertimbangan dalam pembahasan R-APBD 2027. Alokasi anggaran perlindungan anak perlu diarahkan pada program yang terukur, berkelanjutan, dan memberikan dampak langsung terhadap keselamatan serta pemenuhan hak anak di Kabupaten Deli Serdang.(01/DN)
