Kejari Sibuhuan Edukasi Penggunaan Dana Desa

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Palas , Kristanti Yuni Purnawanti .SH.MH menyampaikan penyuluhan hukum tentang pengunaan dana desa sesuai ketentuan dan aturan hukum .

Palas desernews.com

Dalam rangka mendorong kemajuan daerah dan bersih dari tindakan korupsi. Kejaksaan Negeri Kabupaten Padanglawas (Palas), Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memberikan penerangan dan penyuluhan hukum terhadap para Kepala Desa di Kecamatan Batang Lubu Sutam.

Kegiatan dilaksanakan dua titik ,di Aula PagaranTayas dan Gedung Serba Guna Desa Tandolan, Rabu (25/11/2020).

Kegiatan ini dihadiri oleh Perserta dari Unsur Pemerintah Desa dan Badan Permusywaratan Desa se kecamatan Batang Lubu Sutam.

Kegiatan Penyuluhan Hukum ini dibuka langsung oleh Camat Batang Lubu Sutam, Ilmanuddin Daulay, S.sos.

Pemateri disampaikan langsung Kepala Kejaksaan Negeri Sibuhuan Kabupaten Padanglawas( Palas ) Kristanti Yuni Purnawanti SH MH dan Kasi Intel, Husudungan P Sidahuruk SH

Kepala Kejaii Kristanti Yuni Purnawanti SH MH maupun Kasi Intel, Husudungan P Sidahuruk SH,memaparkan bahwa tujuan dari kegiatan ini untuk mengedukasi, agar penggunaan anggaran dana desa ( DD ) sesuai dengan peruntukannya dan sesuai dengan aturannya.

Ditambahkan Kajari , penerangan dan penyuluhan hukum ini, bagian dari langkah preventif atau pencegahan oleh kejaksaan, untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam penggunaan anggaran dana desa yang dilaksanakan kepala desa

Dengan demikian ,  lanjut Kajari , penyuluhan hukum ini dilaksanakan agar apa yang menjadi program pembangunan di desa dapat berjalan sesuai aturan dan kebutuhannya.

Kasi Intel memaparkan,  pihaknya tidak akan pandang bulu jika tindakan preventif melalui penerangan hukum telah dilakukan. Namun, masih terdapat kepala desa yang menyalahi aturan, maka pihaknya akan memproses hukum.

Camat Batang Lubu Sutam, Ilmanuddin Daulay, S.sos berharap,  bahwa apa yang telah dilakukan oleh kejaksaan ini, dapat berjalan dan membantu kita pemerintah desa agar dapat fokus dalam menjalankan pembangunan.

”Dengan adanya penerangan hukum ini, pemerintah desa selaku pengguna anggaran juga dapat terbantu dalam menjalankan setiap program pembangunan desa dan terhindar dari tindakan korupsi, sesuai yang diharapkan, ” ungkap Camat (ISN/DN)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Harap nonaktifkan aplikasi AdBlock nya terlebih dahulu.. Terima Kasih