Iskandar Muda Hasibuan: Abdul Mu’ti Layak Dipertimbangkan Sebagai Wakil Presiden, Figur Rekonsiliasi
Banda Aceh, desernews.com
Pengamat komunikasi politik yang juga mantan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh 2006, Iskandar Muda Hasibuan, menilai Prof. Dr. Abdul Mu’ti merupakan salah satu figur paling rasional dan memiliki kapasitas kenegarawanan untuk dipertimbangkan sebagai calon Wakil Presiden Republik Indonesia, menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Iskandar, momentum pengisian jabatan Wakil Presiden tidak semestinya hanya dilihat sebagai persoalan pergantian pejabat, melainkan kesempatan untuk memperkuat kualitas kepemimpinan nasional, memulihkan kepercayaan publik, serta membangun keseimbangan representasi dalam pemerintahan.
“Saya pernah memimpin pengawasan pemilu Aceh 2006, sebuah periode yang sangat penting dalam sejarah demokrasi Indonesia pascakonflik dan tsunami. Pengalaman itu mengajarkan saya bahwa stabilitas politik tidak cukup dibangun melalui prosedur formal. Ia membutuhkan kepercayaan, keteladanan, legitimasi moral, dan kemampuan merangkul seluruh elemen masyarakat,” ujar Iskandar, Jumat (13/11).
Ia menilai, Indonesia membutuhkan figur Wakil Presiden yang tidak hanya mampu menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi antara kekuatan politik, organisasi masyarakat, dunia pendidikan, dan berbagai kelompok sosial.
Dari sejumlah nama yang berkembang dalam pembicaraan publik, seperti Yusril Ihza Mahendra, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Abdul Mu’ti, Iskandar melihat masing-masing memiliki kekuatan tersendiri.
“Yusril memiliki kapasitas konstitusional dan pengalaman hukum yang kuat. AHY memiliki pengalaman politik, organisasi, dan jaringan koalisi. Sementara Abdul Mu’ti menawarkan kekuatan yang berbeda, yakni integritas intelektual, kepemimpinan moral, pengalaman pendidikan, serta kemampuan membangun dialog lintas kelompok. Inilah keunggulan komparatif yang patut diperhitungkan,” jelasnya.
Tiga alasan Abdul Mu’ti layak dipertimbangkan
Pertama, figur pemersatu dan jembatan rekonsiliasi nasional.
Menurut Iskandar, pengalaman Abdul Mu’ti dalam kepemimpinan Muhammadiyah, pemikiran Islam moderat, serta dialog antaragama menjadi modal sosial yang penting dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.
“Indonesia tidak kekurangan politisi. Namun, Indonesia selalu membutuhkan negarawan yang mampu berdiri di atas kepentingan kelompok. Abdul Mu’ti memiliki potensi tersebut. Ia mempunyai akar kuat di Muhammadiyah, tetapi pemikirannya juga dapat diterima dalam ruang dialog nasional yang lebih luas,” katanya.
Dalam perspektif komunikasi politik, karakter seperti ini dapat disebut sebagai bridging leadership, yakni kepemimpinan yang menghubungkan kelompok-kelompok berbeda tanpa harus menghilangkan identitas masing-masing.
Kedua, kepemimpinan berbasis integritas dan kapasitas intelektual.
Iskandar menilai latar belakang Abdul Mu’ti sebagai akademisi, guru besar, pemimpin organisasi Islam, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan kombinasi pengalaman yang relevan bagi kepemimpinan nasional.
“Jabatan Wakil Presiden membutuhkan lebih dari sekadar popularitas dan kekuatan elektoral. Dibutuhkan kematangan berpikir, kemampuan memahami persoalan bangsa, integritas, serta kesanggupan memberikan teladan. Abdul Mu’ti memiliki modal intelektual dan pengalaman kelembagaan yang layak menjadi pertimbangan serius,” ungkapnya.
Ketiga, figur kompromi yang berpotensi memperkuat stabilitas pemerintahan.
Menurut Iskandar, Abdul Mu’ti bukan figur yang berada di puncak kepemimpinan partai politik. Hal tersebut berpotensi memberikan ruang kompromi lebih luas bagi berbagai kekuatan politik.
“Ia memiliki identitas organisasi yang kuat, tetapi tidak datang sebagai pesaing elektoral langsung bagi para pemimpin partai. Ini dapat menjadi nilai tambah dalam membangun kesepahaman politik di parlemen. Tentu, dukungan politik tidak bisa diasumsikan otomatis, tetapi peluang untuk membangun konsensus terbuka,” jelasnya.
Momentum membangun keseimbangan nasional
Lebih jauh, Iskandar memandang bahwa apabila Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan Abdul Mu’ti, keputusan tersebut dapat mengirimkan pesan politik yang penting: pemerintahan membuka ruang lebih luas bagi kekuatan masyarakat sipil, dunia pendidikan, dan kepemimpinan intelektual.
Menurutnya, Muhammadiyah merupakan salah satu kekuatan masyarakat sipil yang memiliki kontribusi panjang dalam pendidikan, kesehatan, dakwah, dan pembangunan bangsa. Kehadiran figur yang memiliki akar kuat dalam tradisi intelektual Muhammadiyah di posisi Wakil Presiden dapat memperkaya representasi sosial dalam pemerintahan.
“Ini bukan persoalan Muhammadiyah harus memperoleh jabatan. Ini tentang bagaimana seluruh kekuatan masyarakat mendapatkan ruang pengabdian yang proporsional. Pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang hanya ditopang oleh partai politik, melainkan pemerintahan yang mampu merangkul kekuatan masyarakat secara luas,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus sepenuhnya menghormati konstitusi, mekanisme MPR, dan kepentingan nasional.
“Presiden memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengajukan dua calon, sedangkan MPR memiliki kewenangan memilih. Dalam kerangka itulah, nama-nama yang muncul perlu dinilai secara objektif berdasarkan kapasitas, integritas, penerimaan publik, dan kemampuan menjaga stabilitas pemerintahan,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Iskandar menegaskan bahwa Indonesia perlu bergerak menuju politik yang lebih matang, yang tidak semata-mata mengutamakan kekuatan kekuasaan, tetapi juga kualitas kepemimpinan dan keteladanan.
“Jangan melihat pergantian Wakil Presiden hanya sebagai pergantian orang. Lihatlah sebagai kesempatan memperkuat institusi dan memperbaiki kualitas kepemimpinan nasional. Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu menyatukan, bukan mempertajam perbedaan; yang mampu membangun kepercayaan, bukan sekadar mengumpulkan kekuasaan.”
“Abdul Mu’ti patut dipertimbangkan bukan karena ia mewakili satu organisasi, melainkan karena ia memiliki modal intelektual, moral, dan sosial untuk mengabdi lebih luas kepada bangsa. Inilah saatnya memberi tempat lebih besar bagi kepemimpinan yang berakar pada ilmu, integritas, dan semangat persatuan,” pungkasnya.(T. Jamaluddin)
