Medan, desernews.com
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara, Bambang Pardede, menyatakan bahwa PT Waskita Karya (Persero) bersama KSO PT SMJ dan PT Fajar Utama, tetap mengerjakan proyek jalan dan jembatan strategis Sumut atau yang lebih dikenal proyek multiyears Rp2,7 triliun.
“Tidak jadi pemutusan kontrak, Waskita Karya dan KSO-nya tetap mengerjakan proyek multiyears Rp 2,7 triliun,” kata Bambang Pardede melalui Kabid Pembangunan Dinas PUPR Sumut, Marlindo Harahap menjawab wartawan, Sabtu, 6 Mei 2023.
Diakui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek Rp 2,7 triliun ini, pihaknya sempat mengirimkan surat pemberitahuan pemutusan kontrak kepada pihak Waskita KSO pada 18 April 2023.
Langkah ini diambil mengingat progres pengerjaan di lapangan yang lambat dilakukan pihak Waskita KSO.
Pemberitahuan pemutusan kontrak itu juga dilakukan, karena Dinas PUPR Sumut tidak ingin status progres pekerjaan Rp2,7 triliun menjadi tidak jelas.
“Artinya jika Waskita tidak sanggup mengerjakan, ya kita putus. Tapi kan tidak segampang itu, ada tahapan yang harus dilalui kemarin itu,” ujar Marlindo Harahap.
Namun akhirnya, imbuh dia, Waskita KSO pun berkomitmen menyanggupi untuk mengejar progres pekerjaan.
“Ini sudah melalui pembahasan dan analisa serta banyak pertimbangan dan akhirnya kita beri kesempatan,” imbuh Marlindo.
Antara lain ungkap dia, Waskita KSO berkomitmen semua ruas jalan bagian dari proyek multiyears Rp2,7 triliun, sudah harus beraspal hingga akhir Agustus 2023.
“Mereka (Waskita KSO) menyatakan Agustus sudah black top, permukaan jalan sudah tertutup aspal,” kata Marlindo.
Sejalan dengan upaya tersebut, Waskita KSO membangun Aspal Mixer Plan (AMP) pada lima lokasi di Sumut.
“Secara umum memang kami melihat di lapangan sudah ada kemajuan progres,” ujarnya.
Begitupun ditegaskan pihaknya tidak percaya begitu saja atas apa yang dijanjikan Waskita.
“Makanya kami terus memantau secara ketat, kita warning terus,” tegas Marlindo.
Salah satu pemantauan, adalah dengan terus memperbarui progres pekerjaan di lapangan. Sesuai kesepakatan bersama, lanjut Marlindo, akan ada sanksi tegas bagi Waskita KSO jika tidak mampu memenuhi komitmennya.
“Artinya bukan tidak mungkin nanti kontrak mereka kita putus. Kita, pemprov, tidak rugi secara keuangan, karena yang kita bayarkan adalah sesuai tahapan progres. Tapi sebelum kesana, kita beri kesempatan bagi mereka mengerjakannya,” demikian Marlindo. (Pran)
