Aspin Sitorus Sebut Permintaan Uang Denda P2TL PLN Langsung ke Konsumen Diduga Pungli
Lubuk Pakam, desernews.com
Ketua Umum NGO LSM Sampan RI, Aspin Sitorus, menyoroti dugaan penyimpangan prosedur pembayaran denda oleh oknum petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dari vendor PT Citra Contra di wilayah kerja PLN Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.
Aspin menilai, apabila petugas meminta pembayaran denda langsung kepada konsumen tanpa melalui mekanisme resmi PLN dan tanpa bukti pembayaran yang sah, tindakan tersebut patut dipertanyakan serta perlu ditelusuri. Bahkan, jika ditemukan unsur penyalahgunaan wewenang atau pemaksaan, hal itu dapat dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
Hal tersebut disampaikan Aspin setelah mendatangi kantor Rayon PLN Lubuk Pakam untuk meminta klarifikasi terkait dugaan penagihan denda oleh petugas P2TL, Senin (9/11/2026).
“Pembayaran denda seharusnya dilakukan melalui mekanisme resmi PLN, bukan diserahkan begitu saja kepada petugas di lapangan. Jika ada permintaan uang di luar prosedur, konsumen berhak mempertanyakannya dan melaporkannya kepada pihak berwenang,” ujar Aspin.
Ia juga menegaskan, persoalan kWh meter yang tidak berfungsi atau mengalami kerusakan perlu dibedakan dengan pelanggaran pemakaian tenaga listrik. Menurutnya, apabila meteran mengalami kerusakan bukan akibat pelanggaran pelanggan, PLN perlu melakukan pemeriksaan dan penanganan sesuai ketentuan, bukan serta-merta menjatuhkan denda.
Aspin kemudian membeberkan dugaan permintaan uang yang dialami seorang konsumen PLN bermarga Sembiring di Dusun III, Desa Ramunia, Kecamatan Pantai Labu.
Menurut keterangan yang diterimanya, petugas P2TL meminta uang denda sebesar Rp750.000 kepada tamu yang sedang berada di rumah konsumen. Namun, pembayaran ke PLN hanya sebesar Rp650.000.
Selain itu, petugas disebut meminta uang untuk pembayaran rekening listrik selama dua bulan sebesar Rp250.000. Tamu konsumen hanya menyerahkan Rp240.000, sementara berdasarkan informasi konsumen, jumlah tagihan sebenarnya sebesar Rp214.000.
Aspin mempertanyakan perbedaan nominal uang yang diminta dengan jumlah tagihan tersebut, termasuk tidak adanya pengembalian selisih uang kepada pihak yang menyerahkan pembayaran.
“Ini harus dijelaskan secara terbuka. Apalagi pemilik rumah sedang tidak berada di tempat ketika petugas datang. Jangan sampai konsumen dirugikan oleh tindakan oknum yang tidak menjalankan prosedur,” tambahnya.
Saat mendatangi kantor PLN Rayon Lubuk Pakam, Aspin dan wartawan yang hendak melakukan konfirmasi bertemu dengan Taufik, yang disebut sebagai karyawan PT Citra Contra.
Taufik menyampaikan bahwa Koordinator P2TL, Syafii, sedang mengikuti rapat di Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Lubuk Pakam.
“Semua pegawai PLN rapat di area Lubuk Pakam. Besok (Selasa) bapak balik lagi ke sini ketemu sama Syafii, koordinator P2TL,” ujar Taufik.
Setelah memberikan keterangan tersebut, Taufik bersama seorang rekannya yang berada di ruangan kantor PT Citra Contra gabung dengan kantor PLN Rayon Lubuk Pakam kemudian meninggalkan meja pelayanan.
Sebelumnya, konsumen PLN bermarga Sembiring mengaku keberatan setelah kWh meter listrik pascabayar di rumahnya di Dusun III, Desa Ramunia, Kecamatan Pantai Labu, disebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Atas persoalan tersebut, petugas P2TL dari PT Citra Contra diduga meminta pembayaran denda ketika melakukan pemeriksaan pada Jumat (6/11/2026).
Permintaan pembayaran itu disebut disampaikan kepada tamu yang sedang berkunjung ke rumah konsumen karena pemilik rumah tidak berada di tempat.
Selain uang denda, petugas juga disebut meminta pembayaran rekening listrik yang tertunggak selama dua bulan.(01/DN)
