Revisi RTRW Deli Serdang Masuki FGD Keempat, Bahas Draft Laporan Akhir

Lubuk Pakam, desernews.com
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang terus mematangkan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai pedoman pembangunan daerah yang terpadu dan berkelanjutan. Proses revisi kini memasuki Focus Group Discussion (FGD) Keempat dengan agenda pembahasan Draft Laporan Akhir di Aula Cendana Lantai II Kantor Bupati Deli Serdang, Kamis (12/11/2026).
FGD dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Zainal Abidin Hutagalung, M.AP., mewakili Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, Zainal Abidin menyampaikan bahwa revisi RTRW merupakan langkah strategis untuk mengantisipasi perkembangan Deli Serdang yang semakin pesat, seiring meningkatnya kebutuhan ruang untuk kawasan industri, permukiman, pertanian, infrastruktur, pariwisata, serta berbagai kegiatan pembangunan lainnya.
Perencanaan tata ruang yang baik diperlukan untuk mencegah tumpang tindih pemanfaatan ruang, mengurangi potensi konflik kepentingan, serta memberikan kepastian hukum dan informasi mengenai peruntukan setiap kawasan.
“Jangan sampai masyarakat maupun investor telanjur membeli lahan atau merencanakan kegiatan usaha di lokasi yang ternyata tidak sesuai dengan peruntukannya,” tegasnya.
Kepastian pemanfaatan ruang juga menjadi bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, dan mudah diakses. Sejalan dengan hal tersebut, Pemkab Deli Serdang telah meluncurkan aplikasi SIAP RUANG dan menghadirkan kembali SIPETARUNG dengan tampilan baru sebagai bagian dari penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kedua aplikasi tersebut membutuhkan dukungan dokumen RTRW yang akurat dan jelas agar masyarakat maupun pelaku usaha dapat memperoleh informasi mengenai peruntukan kawasan.
Selain mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi, revisi RTRW juga harus memastikan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Sebagai salah satu daerah yang memiliki hamparan persawahan cukup luas, Deli Serdang mempunyai peran penting dalam mendukung ketahanan pangan daerah maupun nasional.
“Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lahan pertanian dan sumber daya alam. Jangan sampai kebutuhan pembangunan saat ini justru mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya,” ujarnya.
Aspek keselamatan masyarakat dan mitigasi bencana juga menjadi perhatian dalam revisi RTRW. Zainal Abidin mengingatkan kembali peristiwa banjir yang melanda sejumlah kecamatan di Deli Serdang pada November tahun lalu. Banjir kembali terjadi pada Oktober 2026, namun dengan dampak yang lebih kecil. Karena itu, perencanaan tata ruang harus memperhatikan keberadaan sungai, kawasan resapan air, dan wilayah rawan bencana agar pembangunan tidak menambah risiko bagi masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh proses penyusunan revisi RTRW harus berjalan transparan dan bebas dari praktik transaksional. Keterlibatan masyarakat perlu diperkuat melalui penyampaian informasi hingga tingkat kecamatan dan desa.
“Keterbukaan juga harus diwujudkan melalui penyampaian informasi kepada masyarakat. Hasil penyusunan revisi ini perlu disosialisasikan hingga ke tingkat kecamatan dan desa, sehingga masyarakat memahami rencana peruntukan ruang di wilayahnya dan dapat memberikan masukan sejak proses penyusunannya,” pesannya.
Sementara itu, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang, Rahmadsyah, menjelaskan bahwa penyusunan revisi RTRW telah melalui sejumlah tahapan.
Proses tersebut diawali dengan FGD Pertama sekaligus Kick-off Meeting Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada 22 Juli 2026. Selanjutnya, FGD Kedua berupa penjaringan masukan bersama pihak kecamatan pada 1 September 2026, FGD Ketiga dengan tema kawasan industri dan permukiman pada 14 September 2026, serta Konsultasi Publik Pertama pada 5 Oktober 2026.
Selain itu, telah dilakukan pendalaman usulan bersama seluruh kecamatan serta koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Deli Serdang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Memasuki FGD Keempat, pembahasan difokuskan pada pemeriksaan dan penyempurnaan muatan Draft Laporan Akhir agar selaras dengan program strategis nasional, kebijakan sektoral, serta kebutuhan pembangunan daerah, baik lintas sektor maupun lintas wilayah.
Melalui diskusi kelompok terarah, sesi tanya jawab, dan penyampaian masukan dari para pemangku kepentingan, forum ini diharapkan dapat menghimpun rekomendasi untuk menyempurnakan dokumen revisi RTRW sebelum melangkah ke tahapan selanjutnya.
Dokumen revisi RTRW yang akurat dan komprehensif diharapkan menjadi pedoman pembangunan Deli Serdang yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan kepastian pemanfaatan ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha.(Rel)




