Komjen Suyudi Ario Seto: Jabatan Kapolri Bukan Puncak Karier, Melainkan Puncak Tanggung Jawab
Jakarta, desernews.com
Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, SIK, SH, MH, menegaskan komitmennya untuk memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan prinsip tanggung jawab, keterbukaan, profesionalisme, serta keberpihakan pada kepentingan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Suyudi dalam rangkaian uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Komisi III DPR RI kemudian menyetujui Suyudi sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, sebelum keputusan tersebut disahkan melalui Rapat Paripurna DPR RI,dikutip dari YuoTube @offcialnews
Suyudi menegaskan bahwa apabila memperoleh amanah memimpin Korps Bhayangkara, dirinya siap mempertanggungjawabkan kepemimpinan berdasarkan konstitusi dan bekerja dalam koridor pengawasan lembaga negara.
“Saya siap dinilai dari hasil, bukan dari janji.”
Menurut Suyudi, kepemimpinan Polri harus senantiasa terbuka terhadap pengawasan DPR, menghormati proses hukum, bekerja bersama lembaga-lembaga pengawas, serta memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan koreksi.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan Polri ke depan tidak hanya diarahkan pada penguatan institusi, tetapi juga pada pembangunan kepercayaan publik melalui kinerja yang dapat dirasakan secara langsung.
Kapolri Bukan Puncak Karier, tetapi Puncak Tanggung Jawab
Dalam pidatonya, Suyudi menyampaikan pandangan yang menempatkan jabatan Kapolri sebagai amanah besar, bukan sekadar jenjang tertinggi dalam perjalanan karier seorang perwira.
“Bagi saya, jabatan Kapolri bukanlah puncak karier. Jabatan Kapolri adalah puncak tanggung jawab,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa keberhasilan Polri tidak semestinya hanya diukur melalui banyaknya slogan, aplikasi, operasi, rapat maupun publikasi. Ukuran yang lebih substansial, menurut dia, adalah sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara melalui pelayanan kepolisian.
Masyarakat, kata Suyudi, harus merasakan bahwa laporan lebih mudah diterima, pertolongan datang lebih cepat, perkara memperoleh kepastian, korban mendapatkan perlindungan, dan hukum diterapkan secara adil.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun institusi kepolisian yang memberikan ruang bagi anggota berintegritas untuk berkembang sekaligus melakukan koreksi terhadap setiap penyimpangan secara tegas dan proporsional.
Gagasan tersebut sejalan dengan doktrin “Polisi Bersama Masyarakat” yang diusung Suyudi sebagai arah kepemimpinan dan transformasi Polri. Ia menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi pelaksanaan tugas kepolisian.
Polisi Harus Menjadi Sumber Rasa Aman
Suyudi menggambarkan cita-citanya terhadap wajah Polri yang semakin humanis dan dekat dengan masyarakat.
Menurutnya, ketika seorang anak melihat polisi, yang tumbuh haruslah rasa aman, bukan ketakutan.
Ketika korban datang ke kantor polisi, yang ditemukan haruslah pertolongan, bukan kerumitan. Demikian pula ketika masyarakat menyampaikan pengaduan, polisi harus mampu mendengarkan dengan baik tanpa kehilangan kewibawaan sebagai aparat penegak hukum.“Ketika kejahatan mengancam, polisi hadir paling depan dengan keberanian dan profesionalisme,” ujarnya.
Suyudi juga menaruh perhatian pada pentingnya transparansi dalam penanganan perkara. Ia sebelumnya menyampaikan keinginan menghapus fenomena “no viral, no justice”, sehingga masyarakat tidak perlu membuat suatu perkara menjadi viral terlebih dahulu agar memperoleh perhatian.
Pelapor, menurutnya, berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara yang memang dapat dibuka kepada publik.
Prabowo Subianto dan Arah Penguatan Polri
Dalam konteks pergantian kepemimpinan Polri, Presiden RI Prabowo Subianto telah mengajukan Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri kepada DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan surat Presiden mengenai usulan pemberhentian dan pengangkatan Kapolri telah diterima DPR pada 30 September 2026.
Langkah Presiden Prabowo tersebut menjadi bagian penting dalam proses konstitusional pergantian kepemimpinan institusi Polri. Setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III, DPR RI kemudian menyetujui Suyudi untuk menduduki jabatan Kapolri.
Bagi Suyudi, amanah tersebut harus diterjemahkan melalui kerja nyata dan keberanian melakukan pembenahan dari dalam institusi.
“Polisi bersama masyarakat hadir untuk melindungi, dekat untuk mengayomi, cepat untuk melayani, adil dalam menegakkan hukum, terbuka untuk diawasi, dan adaptif menghadapi perubahan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kekuatan Polri bukan semata-mata karena masyarakat takut kepada polisi, melainkan karena masyarakat memberikan kepercayaan kepada institusi tersebut.
“Polri yang kuat bukan karena ditakuti, melainkan karena dipercaya. Polri yang berwibawa bukan karena menjaga jarak, melainkan karena hadir bersama rakyat ketika negara dibutuhkan.”
Kehormatan, Amanah dan Pengabdian
Menutup pidatonya, Suyudi menyampaikan bahwa menjadi anggota Polri merupakan sebuah kehormatan, sedangkan memimpin Polri merupakan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat.
“Bagi saya, menjadi polisi adalah kehormatan, memimpin Polri adalah amanah, dan mengabdi bersama masyarakat adalah tujuan.”
Ia kemudian memanjatkan doa agar Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan dan perlindungan dalam menjaga bangsa, menegakkan hukum serta mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan demikian, gagasan yang disampaikan Suyudi menempatkan kepemimpinan Polri pada tiga fondasi utama: tanggung jawab, kepercayaan publik, dan pelayanan kepada masyarakat.
Prinsip tersebut menjadi bagian dari agenda pembenahan institusi yang akan diembannya setelah memperoleh persetujuan DPR RI dan selanjutnya menjalani proses pelantikan oleh Presiden Republik Indonesia.(H.Eddi Gultom)
