Polri Akan Mendata Semua Perusahaan Usai Prabowo Ingin Hasil Tambang Dinikmati Negara

Jakarta, desernews.com
Polri mulai mendata sejumlah perusahaan usai Presiden Prabowo Subianto meminta agar minimal 70 persen hasil pertambangan di Indonesia dinikmati oleh negara.
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengatakan, pendataan akan dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.
Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar minimal 70 persen hasil pertambangan di Indonesia dinikmati oleh negara.
Prabowo bahkan membuka opsi agar negara menguasai saham perusahaan tambang, demi memastikan keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam lebih banyak dinikmati bangsa Indonesia.
Sementara itu, Suyudi mengatakan, Polri akan mengawal perusahaan yang menjalankan usaha secara legal agar iklim investasi di Indonesia tetap terjaga.
”Tapi kalau yang mengganggu, ya, apalagi yang tidak memiliki dasar hukum, yang merugikan negara ini, ya, kita harus sama-sama, ya, tertibkan ini. Dan Polri tentunya ada di depan dalam hal ini,” kata dia.
Menurut dia, Polri akan menertibkan praktik pertambangan ilegal yang merugikan negara.
”Yang jelas, praktik-praktik ilegal, ya, yang ada di Indonesia ini pasti akan kita tertibkan,” ucap Suyudi,
Oh ya, itu tentunya nanti kita akan datakan, ya. Dari Bareskrim, ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga,” ucap Suyudi saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Suyudi mengatakan, Polri akan menentukan perusahaan dan kegiatan pertambangan yang menjadi prioritas pengawasan.
Menurut dia, Polri akan menertibkan praktik pertambangan ilegal yang merugikan negara.
”Yang jelas, praktik-praktik ilegal, ya, yang ada di Indonesia ini pasti akan kita tertibkan,” ucap Suyudi,
Sementara itu, Suyudi mengatakan, Polri akan mengawal perusahaan yang menjalankan usaha secara legal agar iklim investasi di Indonesia tetap terjaga.
”Tapi kalau yang mengganggu, ya, apalagi yang tidak memiliki dasar hukum, yang merugikan negara ini, ya, kita harus sama-sama, ya, tertibkan ini. Dan Polri tentunya ada di depan dalam hal ini,” kata dia
”Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM. Ya. Semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang, minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” ujar Prabowo saat berpidato dalam Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Dia mengatakan bahwa pemerintah dapat mengambil alih saham perusahaan tambang apabila diperlukan.
Menurut Prabowo, investor tetap dapat menanamkan modal apabila pemerintah membutuhkan tambahan investasi untuk mengelola pertambangan.
Namun, dia menegaskan bahwa setelah modal investor kembali, mayoritas keuntungan harus dinikmati oleh bangsa Indonesia.
”Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya. Kalau tidak, karena kita butuh mungkin modal, dia masukkan modal, boleh. Investasi anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia,” tutur Prabowo.(kompas.com/ H.Eddi Gultom)




