Yusril Ihza Mahendra: Kalau Gibran Wakil Presiden Mundur, MPR Akan Minta 2 Calon Pengganti dari Presiden Prabowo Subianto
Jakarta, desernews.com
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan mekanisme secara konstitusional jika Wapres Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Yusril mengatakan MPR akan menyurati Presiden Prabowo Subianto bahwa ada kekosongan jabatan wapres.
”Jadi kalau misalnya (presiden) tidak menolak (permohonan mundur dari wapres) kan nanti harus ada pernyataan tertulislah dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Dan mekanismenya nanti bisa ada MPR juga bersidang menyatakan bahwa memang ada kevakuman wakil presiden karena ada surat berhentinya,” kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
MPR, jelas Yusril, akan meminta Prabowo mengajukan dua nama calon pengganti Gibran. Prabowo juga diminta menyerahkan berkas-berkas persyaratan pencalonan wapres tersebut.
Saat menyebut selanjutnya pimpinan DPR akan memeriksa apakah pengajuan hak tersebut memenuhi syarat. Salah satunya mengenai argumentasi.
Yusril menyebut MPR kemudian mengadakan pemilihan calon wapres setelah menerima surat dari Prabowo. Pemilihan berlangsung dalam 60 hari.
”MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu. Itu secara normatif konstitusionalnya seperti itu,” katanya.
Mengenai langkah Gibran hendak membuktikan keabsahan surat keterangan ijazah SMA miliknya melalui PTUN, Yusril menilai sudah tidak ada gunanya.
”Nggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama,” kata dia.
Diketahui, Gibran telah menyampaikan niat mundur dari jabatannya langsung kepada Prabowo, Selasa (10/11) pagi tadi. Namun Gibran disebut memohon waktu kepada Prabowo agar lebih dulu dapat membuktikan keabsahan ijazahnya.
”Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara,” ujar Mensesneg Prasetyo di Istana.(detiknews/ H.Eddi Gultom)
