Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Dibutuhkan, Agar Penerima Bantuan Tepat Sasaran

Tebingtinggi, desernews.com
“Kita harapkan, jangan ada lagi orang miskin, sekalipun cuma satu orang,” ujar Pj. Walikota saat menjadi narasumber dalam acara rapat petugas Verifikasi Validasi dan Penginputan Data DTKS, Kamis (24/8) di Aula Dinas Sosial Jl. Gunung Leuser BP7 Kota Tebingtinggi.

Untuk itu, Penjabat Wali Kota Tebing Tinggi Drs. Syarmadani, M.Si, meminta dukungan semua pihak, khususnya dalam hal ini petugas Verifikasi Validasi dan Penginputan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Kota Tebing Tinggi.

Menurut Pj. Wali Kota, hal pengentasan kemiskinan masih menjadi salah satu tugas besar dari negara ini, yang mana negara harus hadir untuk memberikan kesejahteraan pada rakyatnya.

“Karena ancaman kemiskinan ini masih nyata, masih banyak saudara-saudara kita hidup di bawah garis kesejahteraan bahkan miskin ekstrem,” papar Pj. Walikota.

Pada bagian lain sambutannya Pj. Walikota mengatakan, ketidaktepatan data, menjadi salah satu kendala yang akan berujung pada masalah hukum.

“Termasuk nanti kita mohon kepada Kajari, penguatan hukum, supaya kita semakin kuat,” sebut Pj. Walikota.

Data ini sifatnya dinamis, terkait hal ini, kepada petugas Verval dan pengiputan data, jika memang orang penerima bantuan sudah layak, agar orang yang bersangkutan dikeluarkan dari penerima bantuan.

“Dan jika ada orang yang tadi sejahtera kemudian miskin, itu harus segera kita validasikan, harapannya data bisa semakin tepat,” kata Pj. Walikota.

Pj. Walikota berharap kepada petugas verifikasi validasi dan penginputan data DTKS, agar data yang dimiliki terpadu dan valid serta penerima bantuan tepat sasaran. Sehingga, apapun program pemerintah, dalam hal mengentaskan kemiskinan sebagai sebuah kesatuan.

Sementara, Kajari Tebingtinggi Sundoro Adi, S.H., M.H., menyampaikan, ada berbagai kendala di dalam data DTKS itu sendiri, diantaranya data belum memenuhi standar dan database sektoral belum terpadu, kemudian belum ada standar referensi barometer yang pasti, berhubungan dengan DTKS.

“Beda data Dinsos dengan Dukcapil, beda dengan BPS dan seterusnya. Data sulit diakses kemudian ketidakjelasan di unit pengelola data,” ujar Kajari.

Kajari menyampaikan, bahwa banyak sekali korelasi kaitan data dengan kewenangan Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.

“Jadi data yang bapak, ibu ambil verifikasi dan validasi itu, merupakan rahasia pribadi personal. Mana yang bisa dipublikasikan mana yang tidak, maka hati-hati dengan data. Karena data ada sifatnya spesifik dan ada yang sifatnya umum,” jelas Kajari.

Kadis Sosial Ir. Khairil Anwar menguraikan secara singkat tahapan pekerjaan yang dilaksanakan oleh petugas verifikasi dan validasi DTKS sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

“Semua bertugas sehari-hari untuk memverifikasi data-data penduduk, setiap ada usulan dan masukan. Dari kita mereka cek dulu baru disampaikan ke Lurah, maka oleh Lurah dan tim Kelurahan memutuskan apakah seseorang itu layak diusulkan masuk dalam DTKS apa tidak,” urai Kadis Sosial.

Kadis Sosial mengatakan, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam verifikasi validasi dan penginputan data DTKS.

“Dengan keterbatasan anggaran kita, mereka bertugas 10 hari dalam sebulan dengan pengertian mereka tidak punya honor. Yang ada hanya transport, jadi transport satu kali bertugas itu Rp 50.000, kalau 10 hari, Rp 500.000,” ungkap Kadis Sosial.

Saat ini, Kota Tebing Tinggi memiliki petugas verifikasi validasi dan penginputan data DTKS sebanyak 85 orang, tersebar di 35 Kelurahan.

Hadir jajaran ASN lingkup Dinsos, petugas verval dan penginputan data DTKS serta tim peliputan Diskominfo. (H. Suhartoyo)