Tanjung Morawa, desernews.com
Dewan Pimpinan Nasional Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (DPN FKPPN), mengadakan Rapat Pleno Perdana Pengurus Priode 2023-2026 Hasil Kongres I, bertempat di Puri Tri Adiguna Regional I Supporting Co PTPN I, Tanjung Morawa, Jum’at (2/2/2024), dihadiri Business Support Regional I Supporting Co Tanjungmorawa PTPN I Affan Safik.
Dalam sambutan dan pengarahannya, Ketua Umum DPN FKPPN Drs. H. N. Serta Ginting mengatakan, pertemuan ini dimaksudkan untuk mengkonsolidasikan Kepengurusan yang baru terbentuk hasil Kongres I DPN FKPPN di Hotel Saka Jln. Gagak Hitam, Medan baru-baru ini.
Dikatakan H. Serta Ginting, setelah tersusunnya Kepengurusan Priode 2023-2026, pada pertemuan pertama ini, banyak yang tidak hadir. “Apakah mereka yang tidak datang hari ini, berhalangan atau tidak berkenan duduk di Kepengurusan, coba cari tau saudara Sekjen dan Ketua Harian,” ucap Ginting sembari menyebutkan, mungkin disana sini kepengurusan ini masih perlu banyak pembenahan.
Pada bagian lain sambutannya, H. Serta Ginting menyebutkan, Kepengurusan di Priode kedua ini harus solid dan kompak. “Masih banyak yang perlu kita perjuangkan, nasib kawan-kawan pensiunan di PTPN I, PTPN II, PTPN VIII, PTPN IX dan lainnya, berkaitan dengan pembayaran Santunan Hari Tua (SHT) dan nilai Manfaat Pensiun yang sangat rendah,” papar Ginting.
Berkaitan dengan tanah Perkebunan PTPN-II yang banyak digarap orang, Serta Ginting mengharapkan agar ditangani serius oleh Kementerian BUMN, biar bisa dimanfaatkan lagi. “Kalau dibiarkan terus, FKPPN bila perlu ambil bagian untuk mengelolanya,” ucap Ginting.
Dalam memperjuangkan Santunan Hari Tua, FKPPN berupaya keras, agar segera diselesaikan masing-masing Direksi PTPN. “Alhamdulillah, untuk PTPN I, II, VIII dan IX, sudah hampir rampung dibayarkan,” ungkap Serta Ginting.
Selain SHT, ujar Ginting, Besaran Nilai Manfaat Pensiun atau gaji pensiun setiap bulannya, masih banyak karyawan pensiunan yang menerima pada kisaran Rp. 150.000 – Rp. 250.000. “Hal ini sangat tidak realistis untuk biaya hidup dan perlu ditingkatkan. Inilah yang akan diperjuangkan FKPPN ke Direksi Holding Perkebunan atau bahkan ke Meneg BUMN,” jelas Ginting.
Waketum FKPPN H. Zulkifli Siregar menyampaikan saran dan usul, berkaitan dengan klaim P3RI yang menyebutkan bahwa karyawan yang memasuki pensiun otomatis menjadi anggotanya. “Tidak bisa seperti itu. Sekarang sudah ada FKPPN, jadi terserah pensiunan, mau ikut organisasi yang mana. Jangan ada P3RI mengutip iuran,” ucap H. Zulkifli.
Sementara itu, SEVP Business Support Regional I PTPN I Affan Safik dalam sambutannya menyampaikan, bahwa FKPPN sudah diakui keberadaannya di lingkup Perkebunan Nusantara.
“FKPPN banyak berperan, dalam penyelesaian pembayaran SHT seperti di PTPN IX,” ungkap Affan, sembari menyebutkan upaya FKPPN sangat luar biasa memberikan masukkan dan support, dalam penyelesaian pembayaran SHT, hingga ke Holding dan Kementerian BUMN.
Berkaitan dengan Perhitungan Dasar Pensiun (PhDP), menurut Affan, sudah menjadi program Holding untuk penyelesaiannya. “Langkah awal memang masih fokus pada penyelesaian pembayaran SHT, baru berikutnya masalah besaran PhDP,” jelas Affan.
“Terimakasih atas saran dan masukan dari FKPPN. Memang perlu campur tangan dari berbagai pihak untuk penyelesaiannya,” kata Affan mengakhiri sambutannya.
Selesai memberikan sambutan, dilanjutkan dengan penyerahan kalender FKPPN, foto bersama dan makan bareng, selanjutnya Sholat Jum’at.
Usai Sholat Jum’at, acara Rapat Pleno dilanjutkan dengan pembahasan Pelantikan Pengurus DPN FKPPN Priode 2023-2026 Hasil Kongres I di Medan dan pelaksanaan Muswil DPW se-Indonesia, dipimpin Ketua Umum, Sekjen, Bendum dan Ketua Harian M. Jamil Sipayung, SH, MH.
Penulis: H. Suhartoyo
