Budaya Kepemimpinan, Ketika Teladan Diatas Menentukan Arah Dibawah
Oleh: H. Eddi Gultom, mantan wartawan Waspada Medan dan Ketua PWI Sergai 2010-2013
desernews.com
Fenomena kepemimpinan diberbagai lini pemerintahan, baik pusat, provinsi, hingga daerah, kembali menjadi sorotan. Publik menilai bahwa watak dan perilaku seorang pemimpin memiliki pengaruh besar terhadap kultur kerja dan moralitas aparatur dibawahnya.
Ketika pemimpin menunjukkan sikap arogan, keras, bahkan cenderung tidak berempati, maka bukan hal yang mengherankan jika pola serupa menjalar hingga ke tingkat bawah birokrasi.
Dalam praktiknya, tidak sedikit aparatur yang merasa terpaksa mengikuti gaya kepemimpinan tersebut. Tekanan struktural membuat bawahan memilih patuh, meski harus mengorbankan nilai-nilai profesionalisme dan etika.
Teguran hingga kemarahan dari atasan kerap menjadi “alat kendali” yang pada akhirnya membentuk budaya kerja yang tidak sehat.
Sebaliknya, ketika seorang pemimpin memiliki integritas, rendah hati, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan dan kepedulian, maka suasana kerja yang tercipta cenderung lebih harmonis.
Aparatur di bawahnya terdorong untuk meneladani sikap tersebut, sehingga pelayanan kepada masyarakat pun berjalan lebih baik dan manusiawi.
Pandangan ini sejatinya bukan hal baru. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, pernah mengibaratkan kepemimpinan seperti aliran sungai. Jika air di hulu sudah keruh, maka mustahil air yang mengalir ke hilir akan jernih.
Analogi ini menegaskan bahwa kualitas moral dan integritas di tingkat atas akan menentukan arah dan kondisi di bawahnya.
Namun demikian, tudingan yang mengaitkan langsung berbagai kasus korupsi dengan satu figur pemimpin tertentu perlu disikapi secara bijak dan proporsional.
Dalam sistem pemerintahan modern, tanggung jawab tidak hanya berada pada satu individu, melainkan merupakan hasil dari sistem, pengawasan, serta integritas kolektif.
Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan transparan tanpa tebang pilih, baik terhadap pejabat di tingkat bawah maupun atas.
Yang menjadi catatan penting adalah perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pola kepemimpinan yang berkembang saat ini.
Pemimpin tidak cukup hanya memiliki kekuasaan, tetapi juga harus menjadi teladan moral. Keteladanan itulah yang akan menciptakan efek berantai positif dalam birokrasi.
Kedepan, masyarakat tentu berharap hadirnya pemimpin-pemimpin yang tidak hanya tegas, tetapi juga bijaksana, adil, dan berintegritas. Sebab dari sanalah akan lahir pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan benar-benar berpihak kepada rakyat.(Tim/DN)
