Bobby Nasution Rekomendasikan Penutupan PT Toba Pulp Lestari

Bobby Nasution Rekomendasikan Penutupan PT Toba Pulp Lestari

Medan, desernews.com
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution merekomendasikan agar pemerintah pusat menutup operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) menyusul konflik agraria yang terus berlarut. CNN Indonesia/ Farida

Medan, desernews.com
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution merekomendasikan agar pemerintah agar pemerintah menutup operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) menyusul konflik agraria yang terus berlarut antara perusahaan dan masyarakat adat di Buntu Panaturan, Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun.
Rekomendasi tersebut disampaikan Bobby usai pertemuan dengan Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis di Sumatera Utara di Kantor Gubernur Sumut, Senin (24/11).

“Kita melihat pandangan kita terhadap TPL baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Ini yang harus sama-sama kita sepakati dan saya katakan tadi kalau masalah tutup kita boleh merekomendasikannya,” kata Bobby Nasution.

Bobby memastikan Pemprov Sumut akan mengirimkan surat resmi kepada pemerintah pusat paling lama dalam satu pekan. Menurutnya, langkah ini penting karena operasional TPL berada di 12 kabupaten di wilayah Sumut.

“Kesimpulannya disampaikan kami dari pemerintah provinsi akan mengeluarkan surat rekomendasi (penutupan PT TPL) kepada pemerintah pusat. Karena TPL berada di wilayah Sumut dan berada di 12 kabupaten di 12 wilayah Sumut. Jadi kami akan mengeluarkan surat rekomendasi,” ujarnya.

Sebelum surat itu dikirim, tambah Bobby Nasution, Pemprov akan menggelar pertemuan lanjutan yang melibatkan Sekber, pemerintah kabupaten terkait, hingga forkopimda.

“Surat rekomendasinya kami inginkan nanti hasil diskusi antara seluruh pihak dari pihak sekber dari pihak daerah termasuk kabupaten yang akan kita ajak juga. Dan juga teman teman dari forkopimda,” jelasnya.

Bobby juga menyoroti kondisi pekerja asal Sumut di kawasan operasional TPL serta dampak konflik terhadap masyarakat sekitar. Ia menilai perusahaan sebaiknya menghentikan aktivitas penanaman di area yang bersinggungan langsung dengan warga.

“Pandangannya termasuk tadi bagaimana tenaga kerja yang berasal dari Sumut juga di sana, ada solusinya juga, jangka menengah, jangan pendek yang masyarakat selama ini belum bisa menanam, tadi diminta bagus juga, saya sepakat area area yang bersinggungan dengan masyarakat PT TPL jangan menanam konflik dulu lah. Daripada terjadi dan yang lain. Hal hal seperti nya ini akan kita simpulkan sehingga menjadi rekomendasi yang baik dari Pemprov Sumut kepada pemerintah pusat,” paparnya.

Bobby menegaskan bahwa segala rekomendasi yang disusun Pemprov harus logis, berbasis data, dan dapat dipertanggungjawabkan agar menjadi dasar pengambilan kebijakan di tingkat pusat.

“Kami sepakat satu minggu ini. Kita akan waktunya nanti dipimpin oleh pak sekda langsung dengan Forkopimda dan Sekber. Waktunya kita minta seminggu biar Minggu depan saya teken dan kita rekomendasi,” sebutnya.

Meski menyatakan dukungan terhadap penutupan PT TPL, Bobby menegaskan bahwa izin tersebut sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Pemprov hanya dapat memberikan rekomendasi.

“Yang menyangkut kehidupan masyarakat bapak presiden selalu menyampaikan sesuai pasal 33 ayat 3 UUD itu milik yang mensejahterakan masyarakat oleh karena itu kalau memang sampai mengganggu kehidupan masyarakat, makanya saya tadi bilang kalau bisa jangan ditanam dulu. Nantikan hal seperti ini kami bisa rekomendasikan. Pemprov tidak punya izin untuk menutup. Tapi kami bisa memberi,” ungkapnya.

Hingga kini, Bobby mengakui komunikasi dengan PT TPL masih belum berjalan optimal. “Belum ada komunikasi dengan TPL. Kemarin pernah ketemu, pernah berdiskusi, tapi untuk teknis detail bicara tentang ini saya rasa, tadi sudah saya sampaikan juga kita pun agak sulit komunikasi. Kita juga agak sulit. Pokoknya ini untuk masyarakat,” ungkapnya.

Meski begitu, Bobby menambahkan bahwa proses ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan persepsi buruk terhadap iklim investasi.

“Jangan hanya asal cabut karena akan mempengaruhi sektor bisnis secara menyeluruh. Dianggap Jangan nanti pemerintah sebentar ngasi izin, sebentar nyabut. Tapi pandangan yang diberikan dari provinsi secara data bisa dipertanggungjawabkan. Dan secara kebijakan logistik untuk diambil oleh pemerintah pusat,” tutupnya.

Ketua Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis, Pendeta Walden Sitanggang, menyambut baik langkah Gubernur Sumut Bobby Nasution yang merekomendasikan penutupan operasional PT Toba Pulp Lestari.

Langkah tersebut dianggap sebagai sinyal positif bagi masyarakat selama ini menimbulkan konflik agraria dan kerusakan ekologi di kawasan Danau Toba dan Tapanuli Raya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan forkopimda yang telah menerima kami. Pertemuan berlangsung hangat, dan beliau mendalami yang terjadi di Tapanuli Raya terkait dampak operasional PT TPL,” kata Pastor Walden.

Menurutnya, rombongan Sekber membawa data serta kesaksian langsung dari warga di kawasan Danau Toba. Ia menyebut sejumlah masyarakat mengalami kriminalisasi dan kerugian ekologis serta aktivitas perusahaan.

“Kami melihat apresiasi dari Bapak Gubernur terhadap data yang kami sampaikan. Banyak masyarakat menjadi korban akibat kerusakan ekologis yang terjadi. Dan dari pengalaman warga, dampak negatif lebih besar dibandingkan dampak positif,” ujarnya.

Sekber memastikan bahwa proses penyusunan rekomendasi dan tahapan selanjutnya akan tetap memperhatikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekitar.

“Kami tidak menutup mata terhadap konsekuensi yang muncul jika perusahaan ditutup. Oleh karena itu, kami akan ikut terlibat dalam proses penyusunan rekomendasi agar tetap menjaga keharmonisan dan ketenangan di tengah masyarakat,” kata Pastor Walden.

Terpisah, Corporate Communication Head TPL Salomo Sitohang saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com terkait rekomendasi penutupan operasional perusahaan menyatakan bahwa selama lebih dari 30 tahun beroperasi, PT TPL berkomitmen menghadirkan komunikasi terbuka dengan masyarakat.

“PT TPL menolak dengan tegas tuduhan bahwa operasional perusahaan menyebabkan bencana ekologis. Seluruh kegiatan Perseroan telah sesuai dengan izin, peraturan, dan ketentuan pemerintah yang berwenang,” katanya.

Sebagai bagian dari upaya penyelesaian klaim tanah adat secara dialogis dan terstruktur, PT TPL menjalankan Program Kemitraan Kehutanan yang melibatkan masyarakat dan kelompok tani lokal.

Hingga saat ini, kata Salomo, telah terbentuk 10 Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai mitra resmi perusahaan dalam pemanfaatan kawasan hutan secara legal dan berkelanjutan.

“Kami juga menegaskan bahwa kegiatan pemanenan dan penanaman kembali dilakukan di dalam kawasan konsesi. Dari total luas konsesi 167.912 hektare, PT TPL hanya mengembangkan sekitar 46.000 hektare sebagai perkebunan eucalyptus, serta mengalokasikan sekitar 48.000 hektare sebagai kawasan konservasi dan kawasan lindung untuk menjaga keanekaragaman hayati,” tutupnya.

Sumber: cnnindonesia

Jubir TP Paslon Edy – Hasan Sayangkan Sikap Bobby yang ajak pendukungnya doakan paslon lain supaya diazab

Jubir TP Paslon Edy – Hasan Sayangkan Sikap Bobby yang ajak pendukungnya doakan paslon lain supaya diazab

Medan, desernews.com
Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 2 di Pilkada Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi- Hasan Sagala beserta seluruh partai politik (Parpol), tim pemenangan, relawan, simpatisan, pendukung dipastikan tidak akan menggunakan cara- cara kotor. Edy Rahmayadi dan Hasan Sagala selalu berpesan bahwa Pilkada adalah milik rakyat, bukan milik kelompok eksklusif.

Hal itu dikatakan Sutrisno Pangaribuan, Juru Bicara Tim Pemenangan Paslon Edy Rahmayadi – Hasan Sagala menanggapi pertanyaan desernews.com, Senin (30/09/2024) seputar sikap dan pernyataan Cagubsu nomor urut 1, Bobby Nasution yang mengajak pendukungnya supaya mendoakan Paslon lain agar mendapat azab dan keburukan di dunia.

Dikatakan Sutrisno, Edy – Hasan tidak pernah dan tidak akan pernah menjelek- jelekkan, menebar fitnah dan kebencian. Edy- Hasan bahkan tidak pernah mengajak siapapun untuk mendoakan Paslon lain agar mendapat azab dan keburukan di dunia, meski kerap difitnah.

“Kami sangat menyayangkan sikap Cagubsu nomor urut 1, Bobby Nasution yang mengajak pendukungnya berdoa. “Kita doakan siapa yang fitnah siapa yang jelek-jelekkan yang menebar kebencian kita doakan kalah di Pilkada ini. Yang jelek jelekkan yang fitnah bukan dapat kebaikan di dunia tapi malah dapat azab dan keburukan di dunia”, tutur Sutrisno mengutip pernyataan Bobby.

Ajakan tersebut disampaikan Bobby saat kampanye di kabupaten Tapanuli Selatan, Sabtu (28/9/2024). Lalu Bobby mengatakan: ”Kita doakan siapa yang fitnah, siapa yang jelek- jelekkan yang menebar kebencian, kita doakan kalah di Pilkada ini”, ujar Bobby.

Menurut jubir Edy – Hasan ini, Pilkada sejatinya adu ide, gagasan, dan program politik Paslon yang bertujuan untuk membawa kebaikan. Maka doa pun sejatinya diarahkan agar Allah, Tuhan Yang Maha Esa memberi kebaikan bagi umat dan alam semesta. Allah tidak akan melayani doa untuk mencelakakan orang lain, apalagi doa yang bertujuan politik, agar Paslon lain kalah di Pilkada. Hukuman, azab, dan keburukan di dunia ini bagi manusia bukan urusan manusia, dan sama sekali tidak tergantung pada usaha dan doa manusia. Allah yang memiliki hak dan otoritas membangun keseimbangan antara yang baik dan yang buruk. Allah memiliki cara tersendiri yang tidak dapat diselami dan dipahami oleh manusia.

Pilkada sebagai pertarungan strategi politik adalah pertarungan manusia. Maka manusialah yang memikirkan bagaimana cara dan upaya memengaruhi manusia lainnya untuk memilih diri atau Paslon yang didukung. Paslon Edy- Hasan akan fokus pada sosialisasi dan penyebaran visi, misi, dan program politik kepada warga Sumut. Paslon Edy- Hasan pasti tidak akan menggunakan cara- cara kotor demi memenangkan Pilkada. Edy- Hasan pasti tidak akan mau dan tidak akan mampu melakukan kecurangan Pilkada karena komitmen serta tidak memiliki akses terhadap alat dan perangkat kekuasaan, kata Sutrisno.

Maka doa, sambung Sutrisno sejatinya diarahkan agar Allah berkenan mengetuk hati, menjamah pikiran dari semua Paslon dan tim pemenangannya untuk menghindari cara- cara kotor, curang. Agar tidak ada Paslon yang menggunakan alat dan perangkat kekuasaan demi memenangkan Pilkada. Tidak ada intimidasi, kriminalisasi, mobilisasi menggunakan alat dan perangkat kekuasaan memenangkan Paslon tertentu. Deklarasi damai Pilkada seharusnya tulus dan tidak sekedar “lip service” demi memeroleh citra baik di depan publik. Paslon Edy- Hasan mengajak semua pihak, baik Pimpinan Parpol, tim pemenangan, relawan, simpatisan, seluruh warga Sumut bergotong- royong menjadikan Pilkada Sumut menjadi yang terbaik.

Terbaik karena semua pihak dapat merasakan suasana pesta demokrasi yang menghadirkan sukacita dan kegembiraan. Jauh dari rasa takut dan kekuatiran, karena hanya akan diisi adu ide, gagasan, dan program politik. Pihak yang menang tidak jumawa, yang kalah legowo. Pilkada Sumut harus benar- benar dilakukan dengan mematuhi konstitusi dan perangkat hukum dan peraturan Pilkada. Pilkada Sumut akan menghasilkan pemimpin yang mampu mengembalikan dan meneguhkan kembali harkat dan martabat seluruh warganya. (Rel)