Nasional

Polri Akan Mendata Semua Perusahaan Usai Prabowo Ingin Hasil Tambang Dinikmati Negara

Ist.

‎
‎Jakarta, desernews.com
‎Polri mulai mendata sejumlah perusahaan usai Presiden Prabowo Subianto meminta agar minimal 70 persen hasil pertambangan di Indonesia dinikmati oleh negara.
‎
‎Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengatakan, pendataan akan dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.
‎
‎Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar minimal 70 persen hasil pertambangan di Indonesia dinikmati oleh negara.
‎
‎Prabowo bahkan membuka opsi agar negara menguasai saham perusahaan tambang, demi memastikan keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam lebih banyak dinikmati bangsa Indonesia.
‎
‎Sementara itu, Suyudi mengatakan, Polri akan mengawal perusahaan yang menjalankan usaha secara legal agar iklim investasi di Indonesia tetap terjaga.
‎
‎”Tapi kalau yang mengganggu, ya, apalagi yang tidak memiliki dasar hukum, yang merugikan negara ini, ya, kita harus sama-sama, ya, tertibkan ini. Dan Polri tentunya ada di depan dalam hal ini,” kata dia.
‎
‎Menurut dia, Polri akan menertibkan praktik pertambangan ilegal yang merugikan negara.
‎
‎”Yang jelas, praktik-praktik ilegal, ya, yang ada di Indonesia ini pasti akan kita tertibkan,” ucap Suyudi,
‎
‎Oh ya, itu tentunya nanti kita akan datakan, ya. Dari Bareskrim, ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga,” ucap Suyudi saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
‎
‎Suyudi mengatakan, Polri akan menentukan perusahaan dan kegiatan pertambangan yang menjadi prioritas pengawasan.
‎
‎Menurut dia, Polri akan menertibkan praktik pertambangan ilegal yang merugikan negara.
‎
‎”Yang jelas, praktik-praktik ilegal, ya, yang ada di Indonesia ini pasti akan kita tertibkan,” ucap Suyudi,
‎
‎Sementara itu, Suyudi mengatakan, Polri akan mengawal perusahaan yang menjalankan usaha secara legal agar iklim investasi di Indonesia tetap terjaga.
‎
‎”Tapi kalau yang mengganggu, ya, apalagi yang tidak memiliki dasar hukum, yang merugikan negara ini, ya, kita harus sama-sama, ya, tertibkan ini. Dan Polri tentunya ada di depan dalam hal ini,” kata dia
‎
‎”Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM. Ya. Semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang, minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” ujar Prabowo saat berpidato dalam Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
‎
‎Dia mengatakan bahwa pemerintah dapat mengambil alih saham perusahaan tambang apabila diperlukan.
‎
‎Menurut Prabowo, investor tetap dapat menanamkan modal apabila pemerintah membutuhkan tambahan investasi untuk mengelola pertambangan.
‎
‎Namun, dia menegaskan bahwa setelah modal investor kembali, mayoritas keuntungan harus dinikmati oleh bangsa Indonesia.
‎
‎”Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya. Kalau tidak, karena kita butuh mungkin modal, dia masukkan modal, boleh. Investasi anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia,” tutur Prabowo.(kompas.com/ H.Eddi Gultom)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button