Lubuk Pakam, desernews.com
Polemik pendirian Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Dusun III Sei Basah Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, kembali menjadi sorotan.
Kali ini, muncul persoalan baru setelah seorang penelepon menghubungi wartawan dan mengaku sebagai Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, Kompol Isral.
Dalam percakapan melalui sambungan telepon, pria tersebut menyampaikan pesan bahwa Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Muhammad, ingin berbicara dengan seseorang bernama Hasan dan meminta agar yang bersangkutan segera menghubunginya.
“Hallo. Ya, Bang. Pak Hasan, izin, Pak Kapolres mau bicara, Kombes Muhammad. Beliau minta dihubungi. Oh iya, siap, siap. Saya kirim nomornya ya. Yok,” demikian petikan percakapan tersebut.
Setelah menyampaikan pesan itu, penelepon kemudian mengirimkan nomor kontak yang disebut sebagai nomor Kapolresta Deli Serdang melalui WhatsApp.
Awalnya, wartawan yang menerima panggilan tersebut sempat mencurigai komunikasi itu sebagai upaya penipuan melalui telepon atau scam. Kecurigaan muncul lantaran foto profil WhatsApp nomor penelepon beberapa kali berubah dan sempat menampilkan foto dengan tanda pangkat Iptu.
Padahal, jabatan Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang diemban perwira berpangkat Kompol.
Setelah menerima nomor yang disebut sebagai kontak Kapolresta, wartawan kembali menghubungi penelepon untuk memastikan maksud komunikasi tersebut.
Dalam percakapan lanjutan, wartawan menjelaskan bahwa dirinya bukan Hasan sebagaimana yang dimaksud penelepon.
“Maaf ya, Bang. Saya kira tadi tukang nge-scam alias telepon penipuan. Sebab, foto profil Abang berpangkat Iptu, sementara yang saya tahu Abang Kompol, makanya lama saya merespons telepon Abang. Tapi, Bang, Abang salah orang. Saya bukan Hasan,” ujar wartawan.
Wartawan juga mempertanyakan dari mana penelepon memperoleh nomor telepon pribadinya. Dalam komunikasi itu, pria yang mengaku sebagai Kasat Reskrim tersebut menyebut nomor wartawan diperoleh dari Kepala Desa Tadukan Raga, MHD Dermawan.
Namun, ketika dikonfirmasi secara terpisah, MHD Dermawan membantah pernah memberikan nomor telepon wartawan kepada seseorang yang mengaku sebagai Kasat Reskrim tersebut.
“Waduh, Bang, udah gila lah dia itu, Bang. Apa hubungannya sama kita, Bang,” tulis Dermawan melalui pesan WhatsApp.
Pernyataan tersebut berbeda dengan keterangan penelepon yang sebelumnya menyebut memperoleh nomor wartawan dari kepala desa.
Untuk memastikan identitas penelepon dan kebenaran pesan yang disampaikan, wartawan turut mengonfirmasi Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Muhammad.
Namun, dalam jawaban melalui WhatsApp, Selasa (10/11/2026), Kapolresta hanya menjelaskan perkembangan penanganan persoalan PKS PT HST tanpa menjawab secara langsung mengenai identitas penelepon maupun kebenaran adanya instruksi kepada Kasat Reskrim untuk menghubungi Hasan.
“Selamat siang terima kasih konfirmasinya, untuk kasus dalam pendalaman/penyelidikan Sat Reskrim, pemeriksaan saksi-saksi perkembangan kasus akan diinfokan Kasat Reskrim dan Kasie Humas,” tulisnya.
Dengan demikian, identitas orang yang menghubungi wartawan dan mengaku sebagai Kasat Reskrim tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Sebelumnya, keberadaan PKS PT HST yang berlokasi di Dusun III Sei Basah, Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, menuai keberatan sejumlah warga.
Persoalan tersebut mencakup keberatan masyarakat terhadap keberadaan perusahaan, kekhawatiran dampak lingkungan, hingga dua peristiwa kecelakaan kerja yang dilaporkan terjadi dalam beberapa bulan terakhir.
Seorang pekerja berinisial AD, warga Kecamatan Pantai Labu, dilaporkan meninggal dunia setelah diduga tercebur ke dalam wadah perebusan buah kelapa sawit berisi air panas. Peristiwa tersebut disebut terjadi sekitar Agustus 2026.
Sementara pekerja lainnya, Soni Irawan Pane, warga Dusun III Sei Basah, dilaporkan mengalami luka bakar serius pada bagian kaki.
Keberatan warga terhadap keberadaan PKS tersebut juga dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 7 Mei 2026 yang ditandatangani sekitar 60 kepala keluarga (KK). Dokumen tersebut dilengkapi identitas kependudukan berupa NIK dan fotokopi KTP warga.
Surat keberatan itu telah disampaikan kepada unsur Muspika STM Hilir, manajemen perusahaan, serta Pemerintah Desa Tadukan Raga.
Sekretaris Kecamatan STM Hilir, Arifin, membenarkan adanya keberatan warga tersebut. Ia mengaku telah mengetahui persoalan itu sejak masih menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa Tadukan Raga.
Sejumlah warga mengaku sejak awal kurang menyetujui pendirian pabrik karena khawatir terhadap dampak aktivitas industri tersebut.
“Dari awal kami kurang setuju atas pendirian PKS itu. Sebab, kami takut dengan dampaknya, seperti polusi asap pabrik, kebisingan, dan bau,” ungkap sejumlah warga Dusun III Sei Basah.
Keberatan tersebut turut memunculkan pertanyaan masyarakat mengenai proses penerbitan perizinan perusahaan serta sejauh mana potensi dampak lingkungan telah dipertimbangkan oleh instansi terkait.
Dalam perkembangan penanganan perkara, tiga pekerja PKS PT HST telah dimintai keterangan oleh personel Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Satreskrim Polresta Deli Serdang pada Kamis (5/11/2026).
Informasi yang dihimpun menyebutkan, sejumlah personel kepolisian sempat mendatangi Dusun III Sei Basah dan kantor desa. Ketiga pekerja tersebut kemudian disebut dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk menjalani pemeriksaan.
Kepala Desa Tadukan Raga, MHD Dermawan, sebelumnya membenarkan kedatangan personel kepolisian ke wilayahnya. Ia mengaku tiga warganya dibawa ke Polresta untuk dimintai keterangannya.
Kanit Tipiter Satreskrim Polresta Deli Serdang, Iptu Andik Wiratika, saat dikonfirmasi menyatakan penyelidikan atas kematian pekerja tersebut masih berlangsung.
“Masih dalam proses lidik ya, Bang,” tulisnya melalui pesan WhatsApp.
Sementara, Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Muhammad, sebelumnya mengarahkan agar penjelasan lebih lanjut mengenai penanganan perkara disampaikan oleh Kasat Reskrim.
“Nanti Kasat Reskrim yang menjelaskan ya,” tulisnya.
Direktur Utama PKS PT HST, Hasanuddin, sebelumnya juga telah diupayakan untuk dikonfirmasi, tetapi belum berhasil dimintai tanggapan.
“Paten kali PKS itu. Surat keberatan warga belum ada kejelasan dan kasus pekerja meninggal juga sedang diselidiki polisi, tetapi pabrik tetap beroperasi. Kami mempertanyakan apakah tidak perlu ada penghentian sementara untuk kepentingan penyelidikan,” ujar seorang warga setempat.
Masyarakat berharap kepolisian memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan penyelidikan, termasuk memastikan identitas orang yang menghubungi wartawan dan mengaku sebagai Kasat Reskrim.
Selain itu, pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan menindaklanjuti keberatan masyarakat serta mengevaluasi kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perizinan, lingkungan hidup, dan keselamatan kerja.(01/DN)
