Polemik Pembayaran Gaji Karyawan Deadlock, Pejabat Pemprovsu dan PT PSU ‘Ngacir’
Medan, desernews.com
Polemik pembayaran upah atau gaji karyawan PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU), hingga kini masih deadlock alias buntu.
Dalam pertemuan lanjutan soal ini di Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro No.30, Medan, Kamis 14 Maret 2024, baik Pemprov Sumut maupun direksi PT. PSU tidak mampu memberikan solusi.
Bahkan para pejabat Pemprovsu seperti Inspektur sekaligus Komisaris Utama PT. PSU, Lasro Marbun, Kabiro Perekonomian, Poppy M Hutagalung, Kabiro Kesejahteraan Masyarakat, Juliadi Z Harahap, dan Plt Dirut PT. PSU Lies Handayani melalui Plh Syamsudin Lubis, tampak bungkam dan buru-buru menghindar dari wartawan usai pertemuan tersebut.
“Saya naik dulu ke lantai tujuh ya,” kata Poppy Hutagalung sembari berlalu. Sebelumnya usai mediasi, Lasro Marbun memilih lebih awal meninggalkan ruangan rapat di lantai 2 kantor Gubsu. Disusul Kabiro Kesra, Juliadi Harahap. Adapun Plh Dirut PT PSU, Syamsudin Lubis mewakili Lies Handayani yang juga Asisten Administrasi Umum, menolak memberi keterangan pada wartawan.
“Tidak ada, mohon maaf,” kata Syamsudin Lubis seraya berlalu dari awak media.
Sikap para pejabat Pemprovsu yang bungkam ini, menggambarkan hasil mediasi lanjutan atas persoalan upah karyawan PT. PSU yang baru dibayarkan 25 persen pada awal Januari lalu.
“Sampai hari ini udah terhitung empat bulan. Belum lagi membayar THR mau Lebaran. Kalau cuma Rp700 ribu (25 persen yang dibayar), mau makan apa kami dengan uang segitu sekarang ini? Utang di warung saja uda gak dibolehkan lagi. Anak buruh kami sampai ada yang mau di DO dari kampusnya, karena tak membayar uang kuliah,” kata Ketua Serikat Buruh dari FSPPP – SPSI, Suryono menjawab wartawan usai mediasi.
Bersama tiga FUK SPSI dari daerah Mandailing Natal dan Batu Bara, dirinya sangat berharap ada solusi yang bijaksana oleh Penjabat Gubernur Sumut, Hassanudin. Apakah berbentuk penyuntikan modal atau lewat anggaran bantuan sosial.
“Padahal mereka baru jual tanah (aset PT. PSU) di Batu Bara untuk jalan tol. Masak dari hasil itu untuk mengeluarkan Rp4 miliar saja membayarkan gaji semua karyawan gak mampu? Lantas kemana uang itu? Patut kami duga bahwa Pj gubernur tidak mau menyuntikkan modal tahun ini, karena takut uangnya dikorupsi lagi,” ungkapnya.
Diakuinya hingga rapat selesai dan dicatatkan dalam sebuah notulensi, bahwa tidak ada solusi apapun yang ditawarkan Pemprovsu dan pihak perusahaan. Karena itu mereka minta agar PT PSU tidak mengambil tindakan apapun, seperti mutasi atau pemutusan hubungan kerja selama upah belum dibayarkan.
“Deadlock. Sama sekali tidak ada solusi. Padahal ini perusahaan plat merah lho. Yang setiap hari produksi tapi gak kelihatan hasilnya kemana. Malah kami lebih-lebih dari Romusha, yang masih disuruh kerja tapi tidak pernah digaji. Mending Romusha masih dikasih makan, ini tidak,” kata Suryono didampingi para ketua serikat buruh lainnya. “Kami bersama kawan-kawan ini sebenarnya mau juga kalau diajak bertemu pak Pj gubernur, sembari berbincang ringan dan menyampaikan persoalan yang terjadi. Tapi sepertinya sulit sekali menjangkau hingga ke sana, padahal ini perusahaan plat merah,” pungkas dia. (Zik)
