Daerah

4.259 Wajib Pajak Nikmati BPHTB Gratis, PBB Gratis Jadi Prioritas APBD Deli Serdang 2027

Sekretaris Daerah Deli Serdang, Dedi Maswardy, saat membacakan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Deli Serdang, Selasa (17/11/2026).

Lubuk Pakam, desernews.com
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mempertahankan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta melanjutkan perhatian terhadap keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kebijakan ini menjadi bagian dari arah penggunaan APBD 2027 untuk meringankan beban masyarakat.

Hingga saat ini, pembebasan BPHTB telah dinikmati 4.259 wajib pajak, sedangkan PBB-P2 gratis telah diberikan kepada 1.166 wajib pajak.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Deli Serdang, Dedi Maswardy, saat membacakan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Deli Serdang, Selasa (17/11/2026).

Selain mempertahankan keringanan pajak, Pemkab Deli Serdang akan memperkuat validasi data penerima bantuan dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama masyarakat desil 1 hingga 5. Langkah ini dilakukan agar program perlindungan sosial benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan.

Dalam jawaban Bupati yang dibacakan Sekda, ditegaskan bahwa APBD 2027 diarahkan untuk membiayai program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Setiap rupiah anggaran harus digunakan secara efektif untuk menjawab kebutuhan warga dan meningkatkan kesejahteraan.

Di bidang infrastruktur, Pemkab menargetkan tingkat kemantapan jalan mencapai 79 persen. Perbaikan diprioritaskan pada ruas yang menghubungkan sentra produksi pertanian dan perikanan, kawasan industri, serta pusat pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah juga menyiapkan penanganan kawasan kumuh melalui program Sampurna-Kumuh, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan stadion dan alun-alun kecamatan. Penanganan banjir dan persampahan turut diperkuat melalui peningkatan sarana prasarana, penambahan armada pengangkut sampah, serta pembangunan tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R).

Selain itu, sektor pelayanan publik juga semakin didelatkan melalui rencana penambahan 100 loket Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN KALI) pada 2027. Loket baru diprioritaskan bagi desa dan kelurahan yang jauh dari ibu kota kabupaten.

Di sektor kesehatan, pemerintah akan meningkatkan fasilitas rumah sakit dan puskesmas, memperkuat kepesertaan jaminan kesehatan, serta mengoptimalkan 1.490 posyandu. Upaya tersebut diarahkan untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi 16 persen.

Sementara di bidang pendidikan, pembangunan 217 ruang kelas baru (RKB) sekolah dasar menjadi salah satu program prioritas. Pemerintah juga berkomitmen meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan memastikan pemberian tambahan penghasilan sesuai ketentuan serta kemampuan keuangan daerah.

Penguatan ekonomi masyarakat dilakukan melalui integrasi data pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) penerima intervensi melalui aplikasi SADA-SADA (Satu Data Wirausaha Deli Serdang). Sistem ini diharapkan membuat penyaluran bantuan lebih transparan, tepat sasaran, dan mudah dipantau.

Dari sisi pengelolaan keuangan, Pemkab akan melakukan efisiensi belanja yang kurang produktif dan mengarahkan anggaran pada program prioritas. Penyusunan RAPBD 2027 juga memperhatikan ketentuan batas maksimal belanja pegawai 30 persen dan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling sedikit 40 persen.

“Penyusunan APBD bukan sekadar rutinitas penganggaran, melainkan wujud amanah agar setiap rupiah yang direncanakan benar-benar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” demikian disampaikan dalam jawaban Bupati.(Rel)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button