Rakyat Jadi Korban Lambannya Eksekusi Anggaran, Pengamat: Saatnya Evaluasi Total TAPA Aceh
Banda Aceh, desernews.com
Narasi keterbatasan perhatian pusat terhadap petani dan korban bencana di Aceh terpatahkan oleh fakta bahwa anggaran sebesar Rp1,6 triliun telah dialokasikan, namun tertahan di tingkat eksekusi daerah. Dampak terbesar dari kelambatannya ini menimpa langsung rakyat kecil yang membutuhkan penanganan cepat di lapangan.
“Ini bukan lagi soal tengsin politik antar-pejabat, melainkan soal hak-hak petani Aceh yang terabaikan akibat kelumpuhan kinerja birokrasi,” tegas Dr. Nasrul Zaman, Analis Kebijakan Publik dan akademisi USK kepada wartawan Kamis, 6 Agustus 2026 di Banda Aceh.
Publik berhak kecewa ketika anggaran yang tersedia gagal ditransformasikan menjadi bantuan dan pembangunan nyata. Kegagalan TAPA dalam mengawal program ini merupakan indikasi kuat dibutuhkannya penyegaran kepemimpinan birokrasi, katanya.
Aceh tidak boleh terus tersandera oleh ketidakmampuan teknis pejabatnya. Pembenahan struktural harus segera dilakukan agar anggaran negara benar-benar bekerja untuk kesejahteraan petani, bukan sekadar menjadi angka di atas kertas.
Ketidakmampuan pengelolaan anggaran oleh pemerintah Aceh jangan sampai menjadi benturan seolah olah pemerintah pusat yang abai pada rakyat aceh. Kita tidak mau melihat gubernur bahkan rakyat menjadi korban dari minimnya kapasitas sekda Aceh, jelasnya.(T. Jamaluddin)
