Pasaman, desernews.com
Fenomena pejabat publik yang sengaja menyetel aplikasi WhatsApp dengan fitur ceklis dua hitam (read receipt dimatikan) kini menjadi sorotan ditengah masyarakat.
Praktik ini memang sah secara teknis, namun menjadi perdebatan ketika dilakukan oleh mereka yang memegang amanah sebagai pelayan publik.
Di era keterbukaan informasi, komunikasi bukan lagi sekadar kebutuhan, melainkan bagian dari tanggung jawab moral.
Ketika seorang pejabat, baik itu bupati, gubernur, hingga aparat penegak hukum, memilih untuk “bersembunyi” di balik pengaturan tersebut, publik mulai mempertanyakan, apakah ini bentuk menjaga privasi, atau justru menghindari tanggung jawab?
Banyak masyarakat mengeluhkan bahwa pesan yang mereka kirimkan kepada pejabat terkait seringkali tidak mendapat respons. Lebih ironis lagi, mereka tidak dapat memastikan apakah pesan tersebut sudah dibaca atau belum.
Situasi ini menciptakan kesan bahwa pejabat tersebut selektif, bahkan cenderung mengabaikan aspirasi yang tidak sejalan dengan kepentingannya.
Sindiran tajam pun muncul di tengah masyarakat: “Kalau hanya mau mendengar yang enak di telinga, untuk apa jadi pemimpin”
Sebab, kepemimpinan sejati tidak diukur dari seberapa cepat merespons pesan yang menyenangkan, melainkan dari kesediaan mendengar keluhan, kritik, bahkan suara-suara yang tidak nyaman.
Memang benar, setiap orang memiliki hak untuk mengatur privasi di perangkat pribadinya. Namun, bagi seorang pejabat publik, etika komunikasi tidak bisa disamakan dengan masyarakat biasa.
Ketika jabatan melekat, maka keterbukaan dan responsivitas menjadi bagian dari integritas. Sebaliknya, masih ada figur yang memilih tetap terbuka dalam komunikasi.
Salah satunya adalah Benny Utama, anggota DPR RI dan Muslim MPd, Kadis Pendidikan Pasaman yang dikenal tidak menyetel fitur tersebut. Sikap ini dinilai sebagai bentuk keterbukaan dan kesiapan menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, tanpa sekat-sekat digital yang membingungkan.
Perilaku sederhana seperti pengaturan WhatsApp mungkin terlihat sepele. Namun dalam konteks kepemimpinan, hal kecil justru mencerminkan karakter besar.
Pejabat yang baik tidak hanya hadir saat seremonial, tetapi juga hadir dalam komunikasi, menjawab, mendengar, dan menghargai setiap pesan yang masuk, sekecil apapun itu.
Pada akhirnya, masyarakat tidak menuntut balasan cepat atau jawaban sempurna. Mereka hanya ingin dihargai. Dan terkadang, tanda “dibaca” saja sudah cukup menjadi bukti bahwa suara mereka tidak diabaikan.(H.Eddi Gultom)
