Bahlil Ancam Kader tak Pasang Badan di Persoalan Gas Melon: Jangan Pikir Kapal Ini Karam!
Jakarta, desernews.com
Naga-naganya Ketum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mulai panik usai namanya belakangan disebut bakal kena reshuffle Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat dia menegur kadernya di Komisi XII DPR yang tak pasang badan saat kebijakannya menghapus pengecer elpiji (LPG) 3 kg jadi polemik.
Adapun kader Golkar yang menjadi Pimpinan Komisi XII DPR yakni Bambang Patijaya. Dia merupakan Ketua Komisi XII DPR RI. Bambang ditegur Bahlil lantaran dianggap tidak membela ketumnya saat kebijakannya diserang sana-sini.
“Ketua Komisi XII ada? Bapak sebagai Ketua Komisi XII yang utamanya Partai Golkar ngomong juga seperti ini. Hati-hati, ini ibarat sebuah kapal. Jangan teman-teman pikir kapal ini memasuk karam. Justru di sinilah nahkoda kapal melihat ABK dan penumpang kapal siapa yang bersama-sama saya. Saya mau tahu saja,” kata Bahlil di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Sabtu (8/2/2025).
Dia mengatakan bahwa di momentum ini, ABK yang taat pada nahkodanya akan membuat kapal bisa sampai ke tujuan. Pernyataan ini seperti menyiratkan Bahlil tengah menyeleksi mana kader yang setia dan tidak setia.
“Cuma nahkoda yang satu ini kan sudah sering bermain di ombak-ombak itu. Jadi insyaAllah, no problem. Enggak ada masalah saya pikir. Itulah dinamika kita untuk Partai Golkar. Tapi saya yakinkan terhadap hal itu semua bahwa dinamika ini semakin menyolidkan kita, semakin perkokoh kita untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran,” ucap dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah bahwa mereka bakal diganti jika tidak bekerja dengan benar.
“Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan terkait reshuffle Kabinet Merah Putih selepas puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Diduga kuat pernyataan Presiden mengarah ke Bahlil. Sebab, Ketum Partai Golkar itu sempat memaksa pengecer menjadi pangkalan elpiji. Belakangan karena gaduh dan mustahilnya pengecer menjadi pangkalan, dia mewacanakan skema sub pangkalan. Lucunya, Bahlil tak bisa menjelaskan bagaimana skema perubahan pengecer menjadi sub pangkalan. Dia mengaku baru akan berdiskusi dengan PT Pertamina untuk membahas kebijakan serta aturan sub pangkalan.
Rupanya kebijakan penghapusan pengecer dalam mata rantai distribusi elpiji 3 Kg, bukan kebijakan Presiden Prabowo. Langkah grasa-grusu ini bukan saja membuat kelangkaan dan antrean, tapi juga memakan korban jiwa. Yonih (62), warga Pamulang, Tangerang Selatan, meninggal dunia setelah mengantre membeli gas elpiji 3 kilogram pada Senin (3/2/2025) sekitar pukul 12.30 WIB. Oleh karena itu, Presiden menginstruksikan agar penjualan gas kembali berjalan seperti semula di agen atau pengecer.
“Sebenarnya ini bukan kebijakan dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali,” tutur Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Usai kegaduhan, Bahlil akui dirinya bersalah karena memutuskan menghapus pengecer elpiji 3 kilogram. Dia juga akui kurang berkoordinasi dalam menerapkan kebijakan tersebut, serta siap bertanggung jawab. Meski begitu Bahlil masih sempat-sempatnya membela diri. Diklaim dia, kebijakan untuk menghapus pengecer sudah diwacanakan sejak dua tahun lalu. Menurutnya, langkah ini bentuk tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal dugaan penyalahgunaan pengecer.
“Kan semua kebijakan sudah kita kaji secara mendalam, jadi ini sebenarnya barang sudah dari 2023 dengan hasil ada audit dari BPK bahwa ada penyalahgunaannya adalah dari oknum-oknum pengecer,” kata Bahlil.
Saat polemik ini senang memanas, Bahlil sempat dikuliti ketika rapat bersama Komisi XII DPR, Senin (3/2/2025). Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PDIP, Yulian Gunhar menanyakan kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia terkait dengan kebijakan itu.
Yulian mengatakan, bahwa penghapusan pengecer gas elpiji 3 kilogram yang diungkapkan Bahlil menjadi mis komunikasi di masyarakat. Sehingga kini publik menjadi panic buying. “Dan kami juga tidak sependapat kalau pengecer ini dihapuskan tapi kami pendapat dengan apa yang disampaikan oleh pak menteri pengecer ini kita rubah namanya menjadi sub pangkalan,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto berterima kasih dengan gerak cepat Presiden Prabowo seraya mewanti-wanti Bahlil agar berhati-hati dalam memutus sebuah kebijakan. “Jadi harus melalui sosialisasi yang tuntas dan lain sebagainya sehingga tidak terjadi hal-hal yang terjadi seperti kemarin,” kata Sugeng dalam konferensi pers Komisi XII DPR RI, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Sumber: inilah
